PERBATASAN INDONESIA - MEDIA RELEASE - 5 FEBRUARI 2010

Menhut Lapor Panglima TNI
Selasa, 2 Februari 2010
Mengenai informasi tentang keterlibatan oknum TNI pada beberapa kasus di Perbatasan NKRI belakangan ini, Kepala Biro Humas Departemen Pertahanan Kolonel I Wayan Midhio mengaku sudah mendengar temuan itu namun belum membacanya. Tapi, beliau mendengar bahwa hal tersebut saat ini masih dianalisa oleh Direktur Wilayah Perbatasan.
Mengenai sanksi bagi prajurit TNI yang terlibat, Beliau menyerahkan sepenuhnya pada Markas Besar TNI, karena permasalahan tersebut merupakan masalah teknis. Sebelumnya Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Marsekal Muda Sagom Tamboen menegaskan pihaknya akan memberi sanksi tegas jika hal itu terbukti. Namun menurutnya, hasil riset itu adalah temuan lama yang diungkap kembali.
Direktur Eksekutif INFID ( International NGO Forum on Indonesian Development) Donatus K Marut menilai TNI di perbatasan harus segera direorganisasi. Kita melihat bahwa masalah itu soal keamanan, selama ini sudah ada TNI dan polisi tapi justru mereka sendiri yang terlibat.

Kamis, 04 Februari 2010 Dephan Juga Seriusi Perbatasan


Terkait pengamanan perbatasan Indonesia, Kementerian Pertahanan (Kemenhan) mengusung wacana agar Direktorat Analisa Lingkungan Strategi (Ditanglistra) menjadi Direktorat Intelijen Pertahanan.Dirjen Strategi Pertahanan Kemenhan, Mayjen TNI Syarifuddin Tippe, Kamis, di Jakarta, menyatakan, dengan memperkuat sistem intelijen nasional maka informasi terkait masalah-masalah yang bergejolak di lapangan dapat terserap.

Diubahnya Ditangalistra menjadi Direktorat Intelijen Pertahanan, dirasakan lebih dapat menyelesaikan masalah-masalah dari akar rumput. Sebelumnya, Ditangalistra hanya menganalisis lingkungan strategi. Masalah perbatasan bukan perkara mudah, sangat kompleks. Tidak saja masalah politik, tetapi juga ekonomi. Tidak hanya menyangkut satu negara, tetapi beberapa negara. Jadi, perlu penanganan yang komprehensif melibatkan banyak pemangku kepentingan.

Langkah yang diambil dalam jangka pendek, perlu melakukan koordinasi dengan organisasi-organisasi intelijen yang ada, serta mendidik, dan menyiapkan personel Ditanglistra di bidang intelijen di Lembaga Pendidikan Intelijen yang ada. Dijelaskannya, dalam bidang Kebijakan Strategi termasuk pengelolaan perbatasan perlu komitmen dan kesadaran yang tinggi dari semua pemangku kepentingan terkait dalam mengimplementasikan Minimum Essential Force (MEF) yang sudah menjadi keputusan politik pemerintah sebagai blue print pertahanan negara.

Wilayah perbatasan, sebagai garda terdepan Republik Indonesia mencerminkan kondisi umum kedaulatan bangsa dan negara Indonesia yang memiliki 10 batas laut dengan negara tetangga dan tiga perbatasan darat dengan negara tetangga.

Pulau Nipa Jadi Perbatasan Baru RI-Singapura
Persetujuan awal perbatasan RI-Singapura ditetapkan pada tahun 1973, 36 tahun lalu.
Senin, 2 Februari 2009, VIVAnews – Pemerintah Indonesia dan Singapura telah menyepakati perbatasan baru, baik laut maupun darat. Dalam kesepakatan itu, Pulau Nipa bagian utara jadi perbatasan kedua negara .

Menurut Presiden SBY, yang telah disepakati adalah segmen barat. Saudara tahu, Pulau Nipa, di Utara Pulau Nipa itulah disepakati batas teretorial. Kesepakatan mengenai batas baru merupakan hal penting. Sebab, persetujuan awal perbatasan kedua negara itu ditetapkan pada tahun 1973 atau 36 tahun lalu dan belum ada perundingan lanjutan.

Setelah melalui perundingan alot sejak tahun 2005, pemerintah Indonesia dan Singapura pada tahun 2008 akhirnya menyepakati Pulau Nipa sebagai batas dari kedua negara itu. Kesepakatan tersebut terjadi setelah melalui perundingan yang sungguh-sungguh, karena proses negoisasi itu tidak mudah.

Setelah dilakukan kesepakatan, perkembangan ekonomi antara Indonesia dengan Singapura diharapkan akan terus tumbuh dikawasan itu. Dengan disepakati perbatasan itu, baik geo ekonomi dan politik akan semakin jelas. Rencananya, untuk tindak lanjutnya kesepakatan resminya akan ditandatangani pada bulan Februari 2009. Dalam kesepakatan tersebut Menlu akan mewakili Pemerintah RI.
Pulau Nipa adalah pulau terluar Indonesia yang terletak di perbatasan Indonesia dengan Singapura, dan merupakan wilayah dari pemerintah kota Batam, provinsi Kepulauan Riau. Pulau ini berada di sebelah barat laut dari Pelabuhan Sekupang di Pulau Batam yang dapat dilihat dalam jalur perjalanan ferry dari pelabuhan Sekupang menuju pelabuhan Harbor Front di Singapura.

Perbatasan Indonesia-Singapura Masih Dibahas
Pemerintah Indonesia dan Singapura menyepakati perbatasan baru.
Selasa, 3 Februari 2009,
VIVAnews – Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono mengatakan kesepakatan perbatasan antara Indonesia-Singapura di Pulau Nipa masih dilakukan pembahasan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Berkaitan dengan hal itu, akan diadakan rapat kembali mengenai pulau Nipa
Beberapa waktu lalu, pemerintah Indonesia dan Singapura menyepakati perbatasan baru, baik laut maupun darat. Dalam kesepakatan itu, Pulau Nipa bagian utara jadi perbatasan kedua negara.
Pembahasan perbatasan itu akan menjadi salah satu agenda pertemuan internal presiden pada tanggal 3 Februari 2010. Pada Pertemuan tersebut Selain Juwono Sudarsono, Presiden Yudhoyono menerima Kepala Polisi Republik Indonesia Jenderal Bambang Hendarso Danuri, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, Widodo AS, Menteri Perhubungan, Bachtiar Chamsyah dan sejumlah menteri lainnya.
Kaltim Wilayah Perbatasan Terkaya Di Indonesia

Wednesday, 03 February 2010
Sebagai daerah perbatasan perekonomian Tarakan dinilai cukup maju dibandingkan daerah perbatasan lainnya. Selain sumber daya alam yang memadai Tarakan juga ditopang oleh perdagangan lintas batas dengan negara tetangga Malaysia. Meskipun hal tersebut banyak terbentur dengan permasalahan hukum dan Undang-Undang yang berlaku.
Berkembangnya perekonomian di wilayah Kalimantan Timur disampaikan dalam seminar sehari bersama Universitas Borneo. Seminar dengan tema percepatan pembangunan ekonomi perbatasan dan percepatan pembentukan Kalimantan Utara (Kaltara) menghadirkan 3 nara sumber yakni Margiono dan Djakaria Basra dari kalangan akademisi serta Irwan Joko Hermawan dari perbankan.
Pentingnya seminar ini karena masih banyaknya daerah perbatasan yang terkesan terisolasi dari daerah lainnya. Tapi tidak untuk Kaltim khususnya Tarakan. Dengan suber daya alam yang melimpah menjadikan perputaran uang bisa mencapai 3.5 trilyun perbulannya. Selain itu perdagangan lintas batas yang dilakukan secara ilegal ternyata juga ikut berperan dalam mendorong roda per ekonomian Kaltim.
Sayangnya, dampak dari perkembangan tersebut justru berakibat dengan berkurangnya rasa Nasionalisme terhadap masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya masyarakat perbatasan menggunakan atau mengkonsumsi barang dari negeri Jiran tersebut.
TNI Perketat Penjagaan di Perbatasan Timor Leste dan Australia
Senin, 01 Februari 2010
TEMPO Interaktif, Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso meminta prajurit yang bertugas di perbatasan antara Indonesia-Timor Leste dan Australia untuk memperketat penjagaan di daerah perbatasan. Panglima TNI tidak banyak menyoroti tentang situasi pertahanan dan keamanan di NTT. Panglima TNI meminta agar prajurit TNI menjaga perbatasan dengan baik.
Lokasi perbatasan antara Indonesia-Timor Leste dan Australia terdiri dari pulau-pulau yang membutuhkan sarana transportasi dan komunikasi yang memadai sehingga harus mendapat penjagaan yang ketat. Selain itu, Panglima TNI juga meminta jajaran TNI mengawal transisi demokrasi yang saat ini sedang berlangsung demi menjaga stabilitas nasional.
Selama 11 tahun reformasi, menurut dia, demokrasi di Indonesia masih dalam masa transisi, maka jajaran TNI harus turut ambil bagian untuk menyukseskan masa transisi tersebut. Masa transisi ini kalau berlangsung terlalu lama akan berdampak pada stabilitas nasional.

Modal utama dalam menyukseskan masa transisi ini, lanjutnya, jajaran TNI harus menjalin kerjasama dengan Polri dan pemerintah. Panglima TNI menekankan perlunya menjalin kerjasama dengan Polri dan pemerintah daerah untuk sama-sama mengawal masa transisi ini sehingga dapat dilalui dengan sukses. Sesuai rencana, hari Senin, tanggal 1 Februari 2010 Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso akan bertolak ke Atambua, Belu untuk menyerahkan 1000 unit rumah ke Menteri Sosial (Mensos) Salim Segaf Al-Jufri.
Tjahjo kumolo: prioritaskan remunerasi prajurit di perbatasan

Wednesday, 03 February 2010

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR RI Tjahjo Kumolo mengatakan, kebijakan peningkatan kesejahteraan melalui remunerasi seharusnya diprioritaskan kepada para prajurit TNI terutama yang bertugas di kawasan perbatasan. Hal-hal seperti ini yang harus mendapat perhatian khusus, bukan yang lain, seperti peningkatan gaji pejabat, pengadaan mobil mewah untuk birokrat. Kawasan perbatasan dan pulau-pulau terluar atau terdepan memang harus ada penanganan khusus. Hal itu harus dimulai dengan merealisasikan program remunerasi atau peningkatan pendapatan yang disesuaikan dengan beban tugas dan kesejahteraan prajurit yang bertugas di perbatasan.
Seharusnya, peningkatan kesejahteraan bagi prajurit TNI di perbatasan yang menjadi prioritas untuk segera disusun karena berkaitan erat dengan masalah pertahanan dan pengawalan kedaulatan NKRI di tapal batas. Apalagi, dirinya dan sejumlah rekan-rekannya di Komisi I DPR RI telah memperoleh masukan dari hasil kunjungan kerja ke kawasan perbatasan.

Berdasarkan hasil kunjungan kerja tersebut, berbagai fasilitas TNI masih sangat kurang dibanding militer negara tetangga. Prajurit kita perlu mendapatkan remunerasi yang pas, karena merekalah pengawal republik sejati yang setia membela kepentingan dan kedaulatan NKRI.
Kemenhan Berniat Perkuat Intelijen Perbatasan
Kamis, 04 February 2010
Kementerian Pertahanan (Kemhan) mengusulkan Direktorat Analisa Lingkungan Strategi (Ditanglistra) dikonversi menjadi Direktorat Intelijen Pertahanan, terkait optimalisasi pengamanan perbatasan. Dirjen Strategi Pertahanan, Mayjen TNI Syarifuddin Tippe, usai Rakornis Ditjen Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan mengatakan bahwa pada umumnya, keberadaan direktorat intelijen itu untuk memperkuat sistem intelijen nasional.
Ia mengatakan, eksistensi wilayah perbatasan mencerminkan kondisi umum kedaulatan bangsa dan negara Indonesia yang memiliki 10 batas laut dengan negara tetangga dan tiga perbatasan darat dengan negara tetangga. Selama ini Ditangalistra lebih bersifat hanya menganalisis lingkungan strategi, sedangkan penyelesaian masalah perbatasan bukan perkara mudah, sangat kompleks. Bukan hanya masalah politik, tetapi juga ekonomi. Tidak hanya menyangkut satu negara, tetapi beberapa negara. Jadi, perlu penanganan yang komprehensif melibatkan banyak pemangku kepentingan. Dalam jangka pendek, perlu dilakukan koordinasi dengan organisasi-organisasi intelijen yang ada, serta mendidik, dan menyiapkan personel Ditanglistra di bidang intelijen di Lembaga Pendidikan Intelijen yang ada.
Dalam bidang Kebijakan Strategi termasuk pengelolaan perbatasan, perlu komitmen dan kesadaran yang tinggi dari semua pemangku kepentingan terkait dalam penerapan Minimum Essential Force (MEF) yang sudah menjadi keputusan politik pemerintah sebagai blue print pertahanan negara. Di samping itu juga pembangunan pertahanan nirmiliter perlu mendapat perhatian serius dari semua stakeholder terkait di luar Kementerian Pertahanan dan TNI.Republika.co.id
Biaya Mobil Mewah Lebih Baik untuk TNI di Natuna
Kamis, 4 Februari 2010
KOMPAS.com — Pengamat politik UI Hermawan Sulistyo prihatin dengan beberapa pulau kecil di daerah terluar yang rentan direbut oleh negara tetangga, termasuk Blok Natuna. Seharusnya pemerintah memberikan perhatian kepada permasalahan yang lebih substansial dibanding mengurusi isu-isu yang ada.

Hermawan menilai pembelian mobil Toyota Crown Royal Saloon adalah pemborosan. Seharusnya pemerintah membangun infrastruktur dan menyejahterakan para tentara yang berjaga di daerah perbatasan tersebut. "Untuk mobil saja Rp 200 miliar, bayangkan itu bisa untuk menggaji 5-10 tahun seluruh tentara di Natuna," kata Hermawan Sulistyo dalam acara peluncuran buku Natuna Kapal Induk Amerika di Galeri Cafe, Taman Ismail Marzuki (TIM), Jl Cikini Raya, Jakarta Pusat, Kamis (4/2/2010).

Ia menilai, sesuatu yang miris terjadi jika Indonesia yang kaya dengan alamnya, tetapi prajurit di perbatasan justru tidak sejahtera. Kenaikan tunjangan bagi para prajurit di wilayah perbatasan dinilai belum cukup memenuhi kebutuhan para prajurit di wilayah terpencil. "Paling mereka dapat Rp 1,5 sampai Rp 2 juta. Minimal harus Rp 5 juta, bagi prajurit dengan pangkat terendah tidak boleh kurang dari Rp 3 juta," terangnya.

Dia menilai, hingga saat ini pemerintah belum menunjukkan political will untuk membenahi wilayah perbatasan. Baru sebatas retorika belaka di media massa. "Jika berkeliling di perbatasan bisa dilihat tidak ada realisasinya sama sekali," cetusnya.

Apalagi, di tengah dana APBN yang selalu defisit, justru pemerintah menaikkan gaji para pejabat tinggi. Pemerintah cenderung menaikkan gaji pejabat dibanding menaikkan gaji tentara di perbatasan," ujarnya.

Penulis buku Peter A Rohi menyatakan, posisi Natuna yang sangat dekat wilayah Spratly dan dikelilingi enam negara adalah sangat strategis. Karena itu, tak heran kapal-kapal armada ke-7 Amerika Serikat (AS) yang berpangkalan di Yokosuka, Jepang, rajin bermanuver mendekati Natuna. Terakhir 8 Juni 2009 lalu, kapal induk AS kembali merapat dan berhasil digiring oleh TNI.

Selain posisinya yang strategis, Natuna juga memiliki kekayaan gas yang melimpah dengan potensi devisa 25 miliar dollar AS per tahun atau sekitar Rp 225 triliun per tahun. Karena itu, banyak negara yang melirik Natuna. "Hasil riset menyebutkan, hingga tahun 2003 pemintaan gas akan meningkat tajam di kawasan Asia, khususnya China," kata Peter.

Peter yang pernah bergabung di KKO (sekarang Marinir) dan bertugas di Natuna mengungkapkan, Natuna pernah dilirik jadi area latihan perang oleh Singapura dan AS. Untungnya Bupati Natuna Daeng Rusnadi (sekarang tahanan KPK) dan masyarakatnya menolak. "Meski pemerintah pusat waktu itu sudah mengizinkan. Dan bahkan PM Singapura sudah ada di Jakarta," ujarnya.

Ia melihat sistem pertahanan Indonesia untuk daerah perbatasan termasuk Natuna masih tumpang tindih. Ia mengimbau seluruh kemananan dan pertahanan di wilayah Natuna diserahkan sepenuhnya kepada Angkatan Laut.

Pemerintah juga harus punya suatu konsep pertahanan wilayah Natuna dengan mengedepankan masyarakat sekitar Natuna sebagai tameng pertahanan pertama. Tentu saja peran tersebut dibangun dengan menyejahterakan masyarakat di sana sebelumnya. Dengan begitu, ada kesadaran masyarakat untuk memerhatikan setiap pergerakan kapal-kapal asing. "Mereka harus dijadikan tameng pertama. Makanya kesejahteraan rakyat di sana juga harus diperhatikan," tegas Peter.

Karena posisi Natuna yang luar biasa, pada tahun 2003 mantan Presiden Riau Merdeka Tabrani Rab pernah mengajak Daeng Rusnadi untuk bertemu AS menjajaki tawaran menjadi negara bagian Amerika setelah Hawaii. "Bahkan saya ajak Hasan Tiro (Aceh) dan Theys Hiyo Eluay (Papua) dalam sebuah pertemuan di Singapura untuk perundingan. Sayang Daeng menolak. Padahal, Natuna adalah wilayah strategis yang punya nilai tawar tinggi kepada AS. Kalau perlu daratan Natuna menjadi kapal induk AS, karena berhadapan langsung dengan 7 negara," kata Tabrani.

Perkokoh pertahanan AL

Mantan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana (Purn) Slamet Subiyanto mengatakan bahwa yang diperlukan guna menghindari perebutan Blok Natuna dari AS maupun negara tetangga yakni dengan memperkuat pertahanan AL. Salah satunya dengan menghadirkan kapal induk yang melakukan patroli sesering mungkin di wilayah Natuna dan sekitarnya. Dengan kapal induk, bisa memberikan efek psikologis kepada kapal asing yang berusaha menyelinap ke perairan Indonesia. Ke depan, kapal-kapal besar harus sesering mungkin berpatroli di wilayah Natuna.

Selain itu, pemerintah dengan komando TNI AL harus punya satu konsep pertahanan yang bisa menghitung seberapa besar kekuatan negara luar agar bisa disiapkan kekuatan untuk mengimbanginya. Memang saat ini anggaran minim, tapi kan harus bisa diselesaikan masalah-masalah seperti itu.

Beliau merasa khawatir jika pemerintah menurunkan kuota logistik untuk para tentara yang menjaga perbatasan wilayah, maka peluang pencurian sumber kekayaan alam di Natuna dan wilayah perairan lainnya akan semakin besar. Dukungan logistik tentara jangan dibatasi. Seharusnya kan ditambah.

Orang Asing Lama Menunggu

Kamis, 4/2/2010

Dalam salah satu acara pada awal tahun ini, saya terlibat perbincangan dengan dua ekspatriat yang sudah cukup lama berada di Indonesia, urban planner dari Skotlandia dan ahli ritel dari Suriname.

Urban planner itu mengatakan, ”Indonesia sedang berbenah. Walaupun Jakarta tertinggal dari kota besar lain di dunia dalam hal infrastruktur jalan, paling tidak sekarang Jakarta Outer Ring Road (JORR) sudah mulai kelihatan. Tahun ini JORR W1 selesai. Hal ini akan sangat membantu lalu lintas dan pertumbuhan kawasan tersebut. Selain itu, sekarang sudah saatnya Indonesia membuka agar orang asing bisa memiliki properti di Indonesia. Dengan demikian, multiplier effect-nya besar sekali, bukan hanya pendapatan dari penjualan properti, tetapi mereka akan transfer ilmu dan hal lain ke Indonesia.”

Kemudian yang satunya lagi menambahkan, ”Apalagi bila dibandingkan dengan sumber daya lainnya, properti adalah investasi yang tidak dapat dibawa pergi oleh orang asing ke negaranya karena berupa fisik bangunan dan tanah.”

Perbincangan ini menarik karena wacana orang asing bisa memiliki properti di Indonesia memang sudah direncanakan sejak beberapa tahun lalu. Pertanyaannya sekarang, apakah peluang dan tantangannya bila kita membolehkan orang asing bisa memiliki properti di Indonesia?

Peluangnya tentu saja besar. Makanya Malaysia, yang pada saat pertama kali meluncurkan program ini tampak berhati-hati, sekarang meregulasi peraturannya menjadi lebih mudah. Malaysia adalah salah satu contoh yang bagus. Dengan program ”Malaysia My Second Home Program”, orang asing bisa membeli properti dan tinggal di Malaysia. Ini adalah satu jawaban terhadap pemasukan dari foreign direct investment (FDI).

Salah seorang mantan menteri Malaysia baru-baru ini mengekspresikan kekhawatirannya terhadap persaingan ekonomi negaranya terhadap negara lain di ASEAN. Berdasarkan data, dari total FDI di Asia Tenggara pada tahun 1980, sebesar 34 persen ke Malaysia dan kurang dari 1 persen ke Vietnam. Namun, dua tahun lalu, total FDI Malaysia dan Vietnam sudah hampir sama.

Vietnam memang juga sudah meregulasi peraturannya dengan memperbolehkan orang asing membeli properti. Contoh lain adalah Singapura. Walaupun tentu saja kondisi Singapura jauh berbeda dengan Indonesia, dengan sumber daya yang terbatas, mereka harus selalu berpikir keras untuk mendapatkan dana asing masuk ke negaranya. Masih banyak contoh lain seperti di Amerika, Eropa, dan Australia.

Dana yang terserap

Bagaimana dengan Indonesia? Dari diskusi dengan beberapa pihak, potensinya diprediksikan bisa 3 miliar-5 miliar dollar AS atau Rp 30 triliun-Rp 50 triliun dana masuk setiap tahun kalau properti Indonesia dibuka untuk dimiliki orang asing. Dengan asumsi dasar pertumbuhan ekonomi 5-5,5 persen pada tahun 2010, tentu saja angka tersebut akan memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Perlu kita sadari, selain peluang, kita mempunyai tantangan dan pekerjaan rumah bila membolehkan orang asing bisa memiliki properti di Indonesia. Pertama adalah bagaimana kebijaksanaan ini bisa berguna bagi masyarakat Indonesia? Salah satunya adalah penerimaan pajak. Bayangkan betapa besar penerimaan pajak bagi negara dari transaksi tersebut.

Selain itu, berapa banyak tenaga kerja dan produk bangunan yang terserap dari penjualan ini, serta dari pendapatan yang didapatkan oleh masyarakat bila orang asing tersebut datang untuk memenuhi kebutuhan mereka di Indonesia.

Kedua, harus dipikirkan agar masyarakat berpenghasilan rendah dapat tetap memiliki properti yang layak dengan harga terjangkau. Untuk itu pemerintah bisa melanjutkan program rumah sederhana dan rusunami yang tepat sasaran dengan subsidi dan insentif bagi masyarakat menengah.

Dengan dibukanya kepemilikan properti untuk orang asing, secara hukum ekonomi, harga properti di Indonesia pada umumnya akan naik. Ketiga, tentu perlu regulasi hukum dari peraturan yang ada, seperti masalah pertanahan, jangka waktu kepemilikan properti oleh orang asing, dan hal teknis lain.

Juga perlu diketahui oleh masyarakat, kalaupun dibuka kepemilikan properti untuk orang asing, tidak berarti semua jenis properti dapat dibeli oleh mereka. Jadi, harus dibuat peraturan yang jelas untuk itu.

Misalnya, mereka hanya dapat membeli apartemen di Indonesia, tidak bisa membeli tanah atau landed house. Itu pun dengan apartemen yang harganya per unit sudah kita tentukan, misalnya sebesar 100.000 dollar AS-150.000 dollar AS per unit. Lalu dalam satu tower apartemen, rasio kepemilikan orang asing lebih kecil dari warga negara Indonesia.

Sebagai hasil dari investasi mereka di Indonesia, orang asing bisa memperoleh sejumlah kemudahan. Misalnya, dalam pengurusan visa/izin tinggal, lalu mereka mendapatkan kepastian hukum atas properti yang mereka miliki.

Sebagai informasi, pada saat saya menyiapkan tulisan ini, ada orang Singapura yang berdiskusi yang mengutarakan minat untuk membeli properti di Indonesia. Dia sebelumnya akan membeli properti di Thailand. Namun, karena kondisi politiknya kurang kondusif, orang Singapura itu berencana membeli properti di Indonesia.

Lalu pengembang salah satu proyek properti apartemen di Kuala Lumpur menyebutkan bahwa proyek mereka telah dibeli oleh 25 bangsa di dunia dan mereka sedang melanjutkan penjualan dalam fase berikutnya. Jadi, peluang dan tantangan di sesama negara ASEAN pun selalu ada. Untuk itu, apa pun yang akan ditetapkan pemerintah tentang hal ini, saya yakin pasti kebijaksanaan tersebut berguna untuk pembangunan dan kesejahteraan bangsa ini. Sumber: KOMPAS Cetak, Kamis, 4 Februari 2010

Perbatasan dengan 10 Negara belum Juga Terselesaikan

Kamis, 04 Februari 2010

Kasubdit Direktorat Perjanjian Politik, Keamanan dan Kewilayahan Kementerian Luar Negeri Ibnu Wahyutomo mengatakan bahwa Masalah perbatasan masih menjadi utang bagi pemerintah. Perbatasan dengan sepuluh negara yang berbatasan dengan wilayah Indonesia belum juga terselesaikan. Kita berbatasan dengan sepuluh negara. Dengan sepuluh negara, kita masih mempunyai masalah perbatasan, Kesepuluh negara tersebut adalah India, Thailand, Vietnam, Malaysia, Singapura, Filipina, Palau, Papua Nugini, Timor Leste, dan Australia. Negosiasi dengan kesepuluh negara tersebut, menurutnya, memiliki tingkat kesulitan berbeda-beda. Negosiasi tersebut, tidak bisa dipastikan waktu penyelesaiannya karena menyangkut hubungan antar negara yang berdaulat. Penyelesaiannya sendiri membutuhkan satu kesatuan, mulai dari penetapan batas, penegasan batas, dan penerimaan dari masyarakat perbatasan serta keterlibatan pemerintahan daerah. Kesulitannya adalah karena mereka tidak mau mengikuti apa yang kita inginkan, sebaliknya kita punya posisi dasar sendiri, dan dua-duanya adalah negara berdaulat.

Dirjen Strategi Pertahanan Kemenhan Mayjen Syarifuddin Tippe menegaskan masalah perbatasan merupakan masalah kompleks yang menyangkut semua fungsi pihak terkait. Apalagi, rujukan masing-masing pihak berbeda. Contoh kasus adalah perbatasan darat antara Malaysia-Indonesia. "Kita sudah 39 kali outstanding boundary problem terkait masalah perbatasan dengan Malaysia. Ada sepuluh segmen yang akan dibicarakan ke depan.

Direktur Wilayah Pertahanan Dirjen Strahan TH Soesetyo menjelaskan bahwa sepuluh segmen tersebut membentang sepanjang Kalimantan Timur, mulai dari Sebatik, Sungai Sinapat, D500, D400, D700, Sungai Buan, Gunung Raya hingga Tanjung Datu. Permasalahan terjadi karena belum adanya penegasan batas antara kedua negara.
Batas negara didasarkan pada penetapan batas antara Belanda dan Inggris. Penetapan batas antara Inggris dan Belanda sudah dilakukan, yakni ditetapkan dengan melihat waterseed. Tapi, ada beda persepsi dan pada tahun 70-an sudah dilakukan survei bersama. Ternyata menyisakan masalah.