(Bernama) - Menteri Informasi dan Komunikasi dan Kebudayaan Datuk Seri Dr Rais Yatim setelah bertemu dengan menteri komunikasi dan informasi Tifatul Sembiring di Indonesia menyatakan bahwa Malaysia dan Indonesia akan melanjutkan pertemuan tahunan mereka pada Joint Committee Meeting (JCM) di bidang informasi dan komunikasi pada bulan Mei. Pertemuan, yang diselenggarakan oleh Malaysia tersebut merupakan bagian dari upaya untuk memperkuat hubungan dalam bidang komunikasi dan meningkatkan hubungan antar perorangan. Ada banyak topik yang dapat kita diskusikan. Selain budaya, kita dapat membahas tentang informasi dan bagaimana hubungan antar perorangan dapat lebih diperkuat. Hubungan kami kembali akrab dan kami telah memulai berbagai jenis kerja sama.
Malaysia dan Indonesia secara bergiliran telah menjadi tuan rumah pertemuan tahunan JCM sejak didirikan pada tahun 1984. Dr Rais, yang mengundang rekannya ke pertemuan, mengatakan bahwa JCM mungkin akan membahas juga kerjasama di bidang radio dan televisi.
Sementara itu, Menkoinfo Tifatul mengatakan bahwa hubungan antara Malaysia dengan Indonesia yang sudah berlangsung lama, tidak boleh dirusak oleh masalah-masalah kecil yang bisa mengakibatkan kesalahpahaman di antara masyarakat kedua negara. "Datuk Rais tidak berbeda dari kita ... ketika kita melayani dia makanan minang, itu adalah sesuai dengan seleranya. "Hal ini berlaku untuk menunjukkan bahwa akar budaya kita adalah sama. Kesamaan budaya ini tak diragukan lagi akan mendapatkan keuntungan lebih dari program-program seperti pertukaran kunjungan,". Sebaliknya, jika komunikasi antara Indonesia dan Malaysia berjalan kurang baik maka, pasti akan ada salah paham dan masalah kecil bisa meledak di luar proporsi.
Beliau menyarankan bahwa unsur-unsur sastra seperti persaingan pantun dapat digunakan untuk memperluas hubungan. Isu yang mempengaruhi hubungan kedua negara dapat diatasi secara bertahap melalui program lanjutan seperti pertukaran kunjungan. Tifatul juga merasa bahwa program-program seperti pertukaran berita Warta Daerah harus terus dilakukan agar rakyat kedua negara itu bisa mendapatkan gambaran yang sebenarnya dari peristiwa di masing-masing negara.
Selama kunjungannya di sini, Dr Rais juga akan menghadiri sebuah pertunjukan musik oleh artis Malaysia di Best of ASEAN Performing Arts berjudul "1Malaysia: Harmony in Cultural Diversity".
11 Maret 2010. http://www.bernama.com/bernama/v5/newsindex.php?id=481691
Friday 12 March 2010
MOU PEKERJA MIGRAN ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA
Pejabat Indonesia membuat persiapan akhir untuk penandatanganan perjanjian dengan Malaysia yang sudah lama ditunggu-tunggu oleh para TKI.
Menurut Abdul Malik Harahap, sekretaris Dirjen pelatihan dan penempatan tenaga kerja di Depnakertrans, sebuah kelompok kerja bersama yang terdiri dari wakil-wakil dari Depnakertrans dan Polri bertemu dengan Duta Besar Indonesia untuk Malaysia, Da'i Bachtiar, di Kuala Lumpur pada hari Senin,tanggal 8 Maret 2010. Pada pertemuan tersebut membahas tentang persiapan untuk penandatanganan nota kesepahaman tentang buruh migran antara Indonesia dan Malaysia.
"Pembahasan untuk MoU telah berlangsung selama beberapa bulan terakhir untuk menyepakati beberapa ketentuan penting," katanya. Saat ini pembahasan telah mencapai titik akhir, kita berharap bahwa MoU bisa ditandatangani segera."
Malaysia telah setuju untuk beberapa ketentuan, seperti pembentukan satuan tugas bersama dan pekerja migran hak untuk memegang paspor mereka sendiri dan memiliki satu hari libur seminggu. "Ketentuan mengenai biaya penempatan dan upah minimum adalah poin diskusi terberat," Abdul, meskipun dia menambahkan bahwa Malaysia tampaknya bertekad untuk menyelesaikan perbedaan-perbedaan dalam rangka untuk mengakhiri moratorium Indonesia pada pengiriman pekerja migran yang dikeluarkan tahun lalu. "Kita dapat segera mencabut moratorium,".
Iskandar Maula, direktur pekerja di luar negeri di kementerian, mengatakan kemajuan telah dibuat bahkan sebelum kelompok kerja pergi ke Malaysia."Kami sudah bertemu dengan perwakilan Malaysia di Jakarta dan berhasil untuk menyepakati struktur biaya, namun, mereka masih menolak untuk memulai negosiasi standar upah minimum." Malaysia, tidak memiliki upah minimum untuk pekerja migran, tapi Jakarta sedang bernegosiasi agar hal itu (800 ringgit ($ 240) per bulan) dapat ditetapkan di Malaysia. Iskandar mengatakan kelompok kerja bersama juga membahas penanganan ilegal migran Indonesia di Malaysia. "Telah ada peningkatan dalam kasus-kasus pekerja yang diselundupkan dalam beberapa bulan terakhir walaupun kita masih di bawah moratorium," katanya.
Pada November, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar mengatakan, moratorium hanya akan terangkat setelah perbaikan dilakukan untuk program-program untuk mempersiapkan para pekerja migran yang dikirim ke luar negeri, termasuk persyaratan bahwa mereka mengalami minimal 200 jam pelatihan standar. Menurut laporan dari atase tenaga kerja di Malaysia, lebih dari tiga tekongs, atau tenaga kerja terdaftar pemasok, di belakang gelombang dalam perdagangan yang saat ini sedang diselidiki.
9 Maret 2010 - www.thejakartaglobe.com/national/...indonesia-malaysia.../362942
Menurut Abdul Malik Harahap, sekretaris Dirjen pelatihan dan penempatan tenaga kerja di Depnakertrans, sebuah kelompok kerja bersama yang terdiri dari wakil-wakil dari Depnakertrans dan Polri bertemu dengan Duta Besar Indonesia untuk Malaysia, Da'i Bachtiar, di Kuala Lumpur pada hari Senin,tanggal 8 Maret 2010. Pada pertemuan tersebut membahas tentang persiapan untuk penandatanganan nota kesepahaman tentang buruh migran antara Indonesia dan Malaysia.
"Pembahasan untuk MoU telah berlangsung selama beberapa bulan terakhir untuk menyepakati beberapa ketentuan penting," katanya. Saat ini pembahasan telah mencapai titik akhir, kita berharap bahwa MoU bisa ditandatangani segera."
Malaysia telah setuju untuk beberapa ketentuan, seperti pembentukan satuan tugas bersama dan pekerja migran hak untuk memegang paspor mereka sendiri dan memiliki satu hari libur seminggu. "Ketentuan mengenai biaya penempatan dan upah minimum adalah poin diskusi terberat," Abdul, meskipun dia menambahkan bahwa Malaysia tampaknya bertekad untuk menyelesaikan perbedaan-perbedaan dalam rangka untuk mengakhiri moratorium Indonesia pada pengiriman pekerja migran yang dikeluarkan tahun lalu. "Kita dapat segera mencabut moratorium,".
Iskandar Maula, direktur pekerja di luar negeri di kementerian, mengatakan kemajuan telah dibuat bahkan sebelum kelompok kerja pergi ke Malaysia."Kami sudah bertemu dengan perwakilan Malaysia di Jakarta dan berhasil untuk menyepakati struktur biaya, namun, mereka masih menolak untuk memulai negosiasi standar upah minimum." Malaysia, tidak memiliki upah minimum untuk pekerja migran, tapi Jakarta sedang bernegosiasi agar hal itu (800 ringgit ($ 240) per bulan) dapat ditetapkan di Malaysia. Iskandar mengatakan kelompok kerja bersama juga membahas penanganan ilegal migran Indonesia di Malaysia. "Telah ada peningkatan dalam kasus-kasus pekerja yang diselundupkan dalam beberapa bulan terakhir walaupun kita masih di bawah moratorium," katanya.
Pada November, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar mengatakan, moratorium hanya akan terangkat setelah perbaikan dilakukan untuk program-program untuk mempersiapkan para pekerja migran yang dikirim ke luar negeri, termasuk persyaratan bahwa mereka mengalami minimal 200 jam pelatihan standar. Menurut laporan dari atase tenaga kerja di Malaysia, lebih dari tiga tekongs, atau tenaga kerja terdaftar pemasok, di belakang gelombang dalam perdagangan yang saat ini sedang diselidiki.
9 Maret 2010 - www.thejakartaglobe.com/national/...indonesia-malaysia.../362942
Thailand dan Indonesia pada 60 tahun: Mitra Demokrat di ASEAN
Indonesia - sebuah negara di bawah mikroskop global di setiap kesempatan. Ini adalah sebuah negara di mana energiser minuman Thailand, Krathing Daeng (Red Gaurs), telah membuat ratusan juta dolar sejak diperkenalkan pada tahun 1980's. Beras thai yang terkenal, tom yam, durian dan jenis buah-buahan Thai telah menggugah selera masyarakat Indonesia sehari-hari. Untuk rata-rata orang di sana, "Bangkok" menunjukan kualitas baik, makanan yang baik dan kebebasan.
Dalam lingkungan ASEAN, masyarakat Indonesia ramah terhadap Thailand. Mereka melihat Thai sebagai masyarakat yang pandai dan menyenangkan. Pengalaman demokrasi kita, baik di tahun 1970-an dan kemudian tahun 1990-an, menginspirasi generasi muda Indonesia ketika negara berada di bawah kediktatoran Suharto. Sebelum 2001, Thailand merupakan suatu contoh pembelajaran untuk percobaan politik dan kebebasan berekspresi bagi kaum intelektual Indonesia, anggota parlemen, politisi dan media. Sekarang zaman telah berubah. Mereka telah belajar dari Thailand dengan baik, menghindari perangkap di Thailand pada kancah politik tahun 1978.
Kemarin, kedua negara diam-diam memperingati 60 tahun hubungan diplomatik mereka. Masyarakat umum dari kedua negara tidak sangat menyadari peristiwa penting ini. Di Thailand, tetap fokus pada stabilitas politik. Di Indonesia, rencana kunjungan Presiden AS Barack Obama dan keluarganya akhir bulan ini telah mendominasi percakapan sehari-hari sejak diumumkan tahun lalu.
Meskipun saat ini persahabatan Thai-Indonesia tidak bisa cocok dengan jenis kepribadian yang tertarik oleh figur Obama, namun kita dapat menggali ke masa lalu untuk mencari inspirasi. Raja Chulalongkorn mengunjungi Indonesia - diketahui oleh Siam pada saat itu sebagai Jawa, tiga kali (1871, 1896 dan 1901) di seluruh kekuasaannya, membawa kembali semua yang terbaik dari budaya Indonesia yang ditawarkan: bahasa dan sastra. Perjalanan pertamanya ketika ia masih muda adalah yang paling mengesankan. Ia sangat ingin belajar dari masyarakat setempat dan interaksi langsung mereka dengan penjajah Belanda. Dia melakukan hal yang sama di Malaya yang dikunjunginya hampir selusin kali untuk pengalaman Inggris. Raja Prachathiprok melakukan perjalanan serupa pada tahun 1929. Hanya 10 tahun setelah pembentukan hubungan diplomatik, Yang Mulia Raja Bhumibol Adulyadej dan Ratu Sirikit membalas kunjungan resmi di sana.
Orang-orang dari Makassar, Sulawesi Selatan, sudah lama bermigrasi ke utara ke Ayutthaya, salah satu pusat perdagangan Asia Tenggara tua di abad ke-17. Mereka kemudian pindah dan pindah tempat tinggal di pusat Bangkok, yang merupakan hari sekarang Makkasan. Banyak kata-kata dan nama-nama Thailand dan Indonesia yang serupa karena akar Sansekerta. Sebagai contoh, Mentri, duta, wanida dan suci berarti menteri, duta besar, wanita dan suami masing-masing. Nama-nama seperti Suriya, Chandra, Aditya, Sawitri, Tri dan Dewi yang populer di kedua negara.
Bertahan lamanya cetakan budaya, yang diawali dengan Candi Buddha Borobudur di Magelang, Jawa Tengah, dapat ditemukan dalam kisah tentang pangeran Jawa yang legendaris di "Panji" bernama Raden Inu atau Ino, yang populer dikenal sebagai I-Thai Nao untuk lebih dari tiga abad. Raja Rama II recomposed klasik ini menjadi indah ayat Thailand, yang telah menjadi sumber utama lagu-lagu tradisional Thailand dan tarian. Both countries continue to learn and draw inspiration from Ramaya and Mahabharata. Kedua negara terus belajar dan mengambil inspirasi dari Ramaya dan Mahabharata. In the front yard at the entrance to the National Museum of Indonesia, one can see a bronze elephant given by King Rama V. The list goes on. Di halaman depan di pintu masuk Museum Nasional Indonesia, orang dapat melihat gajah perunggu diberikan oleh Raja Rama V.
Ketika Menteri Luar Negeri Kasit Piromya bertemu dengan Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono baru-baru ini, ia mengatakan kepada presiden bahwa Indonesia harus menjadi kekuatan pendorong dalam mempromosikan demokrasi di ASEAN. Ketahanan nasional Indonesia dan pelajaran yang dipetik dari yang muda, serta perkembangan politik yang dinamis dapat ditiru oleh seluruh wilayah. Thailand akan melakukan apa pun yang bisa untuk mendukung usaha di Indonesia," ia menegaskan. Berasal dari Thailand, itu menunjukkan pertumbuhan pengaruh politik Indonesia dan kemampuannya untuk membangun nilai-nilai demokrasi dan lembaga-lembaga dalam waktu sesingkat itu.
Dalam ASEAN, keduanya dikenal untuk berdiri bersama mereka - menginginkan pengelompokan untuk menjadi lebih terbuka, demokratis dan melindungi warga negaranya dari segala bentuk pelanggaran hak asasi manusia.
11 Maret 2010 - http://www.asianewsnet.net/home/news.php?id=10593
Dalam lingkungan ASEAN, masyarakat Indonesia ramah terhadap Thailand. Mereka melihat Thai sebagai masyarakat yang pandai dan menyenangkan. Pengalaman demokrasi kita, baik di tahun 1970-an dan kemudian tahun 1990-an, menginspirasi generasi muda Indonesia ketika negara berada di bawah kediktatoran Suharto. Sebelum 2001, Thailand merupakan suatu contoh pembelajaran untuk percobaan politik dan kebebasan berekspresi bagi kaum intelektual Indonesia, anggota parlemen, politisi dan media. Sekarang zaman telah berubah. Mereka telah belajar dari Thailand dengan baik, menghindari perangkap di Thailand pada kancah politik tahun 1978.
Kemarin, kedua negara diam-diam memperingati 60 tahun hubungan diplomatik mereka. Masyarakat umum dari kedua negara tidak sangat menyadari peristiwa penting ini. Di Thailand, tetap fokus pada stabilitas politik. Di Indonesia, rencana kunjungan Presiden AS Barack Obama dan keluarganya akhir bulan ini telah mendominasi percakapan sehari-hari sejak diumumkan tahun lalu.
Meskipun saat ini persahabatan Thai-Indonesia tidak bisa cocok dengan jenis kepribadian yang tertarik oleh figur Obama, namun kita dapat menggali ke masa lalu untuk mencari inspirasi. Raja Chulalongkorn mengunjungi Indonesia - diketahui oleh Siam pada saat itu sebagai Jawa, tiga kali (1871, 1896 dan 1901) di seluruh kekuasaannya, membawa kembali semua yang terbaik dari budaya Indonesia yang ditawarkan: bahasa dan sastra. Perjalanan pertamanya ketika ia masih muda adalah yang paling mengesankan. Ia sangat ingin belajar dari masyarakat setempat dan interaksi langsung mereka dengan penjajah Belanda. Dia melakukan hal yang sama di Malaya yang dikunjunginya hampir selusin kali untuk pengalaman Inggris. Raja Prachathiprok melakukan perjalanan serupa pada tahun 1929. Hanya 10 tahun setelah pembentukan hubungan diplomatik, Yang Mulia Raja Bhumibol Adulyadej dan Ratu Sirikit membalas kunjungan resmi di sana.
Orang-orang dari Makassar, Sulawesi Selatan, sudah lama bermigrasi ke utara ke Ayutthaya, salah satu pusat perdagangan Asia Tenggara tua di abad ke-17. Mereka kemudian pindah dan pindah tempat tinggal di pusat Bangkok, yang merupakan hari sekarang Makkasan. Banyak kata-kata dan nama-nama Thailand dan Indonesia yang serupa karena akar Sansekerta. Sebagai contoh, Mentri, duta, wanida dan suci berarti menteri, duta besar, wanita dan suami masing-masing. Nama-nama seperti Suriya, Chandra, Aditya, Sawitri, Tri dan Dewi yang populer di kedua negara.
Bertahan lamanya cetakan budaya, yang diawali dengan Candi Buddha Borobudur di Magelang, Jawa Tengah, dapat ditemukan dalam kisah tentang pangeran Jawa yang legendaris di "Panji" bernama Raden Inu atau Ino, yang populer dikenal sebagai I-Thai Nao untuk lebih dari tiga abad. Raja Rama II recomposed klasik ini menjadi indah ayat Thailand, yang telah menjadi sumber utama lagu-lagu tradisional Thailand dan tarian. Both countries continue to learn and draw inspiration from Ramaya and Mahabharata. Kedua negara terus belajar dan mengambil inspirasi dari Ramaya dan Mahabharata. In the front yard at the entrance to the National Museum of Indonesia, one can see a bronze elephant given by King Rama V. The list goes on. Di halaman depan di pintu masuk Museum Nasional Indonesia, orang dapat melihat gajah perunggu diberikan oleh Raja Rama V.
Ketika Menteri Luar Negeri Kasit Piromya bertemu dengan Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono baru-baru ini, ia mengatakan kepada presiden bahwa Indonesia harus menjadi kekuatan pendorong dalam mempromosikan demokrasi di ASEAN. Ketahanan nasional Indonesia dan pelajaran yang dipetik dari yang muda, serta perkembangan politik yang dinamis dapat ditiru oleh seluruh wilayah. Thailand akan melakukan apa pun yang bisa untuk mendukung usaha di Indonesia," ia menegaskan. Berasal dari Thailand, itu menunjukkan pertumbuhan pengaruh politik Indonesia dan kemampuannya untuk membangun nilai-nilai demokrasi dan lembaga-lembaga dalam waktu sesingkat itu.
Dalam ASEAN, keduanya dikenal untuk berdiri bersama mereka - menginginkan pengelompokan untuk menjadi lebih terbuka, demokratis dan melindungi warga negaranya dari segala bentuk pelanggaran hak asasi manusia.
11 Maret 2010 - http://www.asianewsnet.net/home/news.php?id=10593
Polri: Dulmatin Sering Wara-Wiri Indonesia-Filipina
JAKARTA - Mabes Polri membenarkan Yahya Ibrahim alias Dulmatin, teroris kakap yang paling diburu itu sering keluar masuk Indonesia-Filipina tanpa terdeteksi oleh petugas.
"Kami belum jelas lewat mana saja. Tapi pernah keluar masuk (Indonesia-Filipina) itu betul," ungkap Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Pol Edward Aritonang di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (11/3/2010).
Polri bisa mengetahui hal tersebut karena Dulmatin memiliki paspor resmi yang dikeluarkan imigrasi setempat. "Kami punya data pendukungnya. Ada paspor yang dikeluarkan secara resmi," imbuhnya.
Sebelumnya, Kabareskrim Polri Komjen (pol) Ito Sumardi mengatakan, masuk akal jika Dulmatin bolak-balik Indonesia-Filipina. Kembalinya perakit bom Bali 2002 itu ke Indonesia untuk memberikan nafkah lahir dan bathin kepada isterinya.
"Logikanya, anak Dulmatin masih kecil-kecil, berarti sekarang dia (bolak-balik) ke Indonesia. Masa dia beranak sama siapa. Hitung saja berapa umur anaknya sekarang," tandas Ito.
http://news.id.msn.com/okezone/regional/article.aspx?cp-documentid=3940836
"Kami belum jelas lewat mana saja. Tapi pernah keluar masuk (Indonesia-Filipina) itu betul," ungkap Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Pol Edward Aritonang di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (11/3/2010).
Polri bisa mengetahui hal tersebut karena Dulmatin memiliki paspor resmi yang dikeluarkan imigrasi setempat. "Kami punya data pendukungnya. Ada paspor yang dikeluarkan secara resmi," imbuhnya.
Sebelumnya, Kabareskrim Polri Komjen (pol) Ito Sumardi mengatakan, masuk akal jika Dulmatin bolak-balik Indonesia-Filipina. Kembalinya perakit bom Bali 2002 itu ke Indonesia untuk memberikan nafkah lahir dan bathin kepada isterinya.
"Logikanya, anak Dulmatin masih kecil-kecil, berarti sekarang dia (bolak-balik) ke Indonesia. Masa dia beranak sama siapa. Hitung saja berapa umur anaknya sekarang," tandas Ito.
http://news.id.msn.com/okezone/regional/article.aspx?cp-documentid=3940836
MISTERI JEJAK DULMATIN, FILIPINA KE PAMULANG
Lebih dari setahun lalu Dulmatin diam-diam kembali. Dia menyaru jadi Muhammad Yahya.
VIVAnews - Dulmatin, gembong teroris di balik peristiwa Bom Bali 1 2002, dipastikan tewas dalam penggerebakan di Pamulang, Tangerang. Tewasnya Dulmatin di luar prediksi, sebab dia dikabarkan berada di Mindanao, Filipina. Selama delapan tahun belakangan, aparat Filipina menyatakan Dulmatin yang bersembunyi di antara gerombolan Abu Sayyaf, tewas di tangan aparat. Tiga kali Filipina mengumumkan kematian Dulmatin.
Namun klaim itu terbukti salah. Petualang Dulmatin berakhir di sebuah warnet di Pamulang.
Yang masih pertanyaan, kapan, dan apa tujuan Dulmatin kembali ke Indonesia.
Seorang anggota pasukan antiteror Indonesia menyatakan Dulmatin masuk diam-diam ke Indonesia diam-diam lebih dari setahun lalu. Tak ada yang sadar dia adalah buron teroris nomor wahid. "Kami belum memastikan mengapa dia kembali ke Indonesia," kata dia kepada The Star.
Selama di Indonesia Dulmatin memakai nama alias Muhammad Yahya. Muhammad Yahya lantas masuk ke radar Densus 88 Antiteror. "Nama Muhammad Yahya masuk dalam lingkaran militan. Kami mengawasainya, tapi jujur, saat itu kami tidak tahu siapa dia -- kami juga tak tahu Muhammad Yahya ternyata Dulmatin," kata petugas yang meminta namanya disamarkan.
Menurut dia, polisi mengawasi Muhammad Yahya, tapi dia bukan prioritas. Densus 88 saat itu lebih memprioritaskan perburuan gembong teroris lain, termasuk Noordin M Top. Diyakini Dulmatin terkait kelompok Noordin, Tandzim Al-Qodat. "Dulmatin percaya jihad dan membunuh orang-orang kafir sebagai bagian dari misi untuk mendirikan negara Islam didasarkan pada hukum syariah." Sebagai Muhammad Yahya, Dulmatin bekerja sebagai pedagang ternak di sebuah kota di Jawa Tengah. Dia dikenal ramah dan berinteraksi dengan baik dengan masyarakat setempat.
"Ia menggunakan banyak alias untuk menghindari deteksi. Dia juga pandai berinteraksi dengan penduduk setempat," kata petugas tersebut. Diceritakan dia, nama Muhammad Yahya muncul kembali di bulan Februari -- ketika polisi menggerebek kamp pelatihan teroris. Dalam penggrebekan itu, tiga polisi tewas dan 21 orang diduga teroris ditahan.
"Orang-orang yang dilatih di kamp terdiri dari orang Hawa dan Aceh. Satu dari pelatih adalah mantan anggota GAM [Gerakan Aceh Merdeka], kata sumber tersebut. Namun, mantan anggota GAM itu, lanjut dua, adalah yang bagian dari anggota GAM yang menolak penjanjian damai dengan pemerintah Indonesia. "Di sanalah terkuak bahwa Muhammad Yahya adalah Dulmatin," kata dia. Setelah itu, polisi makin memperketat pengawasan pada pria asal Pemalang tersebut.
Diketahui, Dulmatin sering bolak-balik Aceh-Jakarta. Kenapa Jakarta? Ada mantan sahabatnya di Filipina Selatan -- yang duluan balik ke Indonesia-- menampung dan melindungi dia.
11 Maret 2010 - http://nasional.vivanews.com/news/read/135559
VIVAnews - Dulmatin, gembong teroris di balik peristiwa Bom Bali 1 2002, dipastikan tewas dalam penggerebakan di Pamulang, Tangerang. Tewasnya Dulmatin di luar prediksi, sebab dia dikabarkan berada di Mindanao, Filipina. Selama delapan tahun belakangan, aparat Filipina menyatakan Dulmatin yang bersembunyi di antara gerombolan Abu Sayyaf, tewas di tangan aparat. Tiga kali Filipina mengumumkan kematian Dulmatin.
Namun klaim itu terbukti salah. Petualang Dulmatin berakhir di sebuah warnet di Pamulang.
Yang masih pertanyaan, kapan, dan apa tujuan Dulmatin kembali ke Indonesia.
Seorang anggota pasukan antiteror Indonesia menyatakan Dulmatin masuk diam-diam ke Indonesia diam-diam lebih dari setahun lalu. Tak ada yang sadar dia adalah buron teroris nomor wahid. "Kami belum memastikan mengapa dia kembali ke Indonesia," kata dia kepada The Star.
Selama di Indonesia Dulmatin memakai nama alias Muhammad Yahya. Muhammad Yahya lantas masuk ke radar Densus 88 Antiteror. "Nama Muhammad Yahya masuk dalam lingkaran militan. Kami mengawasainya, tapi jujur, saat itu kami tidak tahu siapa dia -- kami juga tak tahu Muhammad Yahya ternyata Dulmatin," kata petugas yang meminta namanya disamarkan.
Menurut dia, polisi mengawasi Muhammad Yahya, tapi dia bukan prioritas. Densus 88 saat itu lebih memprioritaskan perburuan gembong teroris lain, termasuk Noordin M Top. Diyakini Dulmatin terkait kelompok Noordin, Tandzim Al-Qodat. "Dulmatin percaya jihad dan membunuh orang-orang kafir sebagai bagian dari misi untuk mendirikan negara Islam didasarkan pada hukum syariah." Sebagai Muhammad Yahya, Dulmatin bekerja sebagai pedagang ternak di sebuah kota di Jawa Tengah. Dia dikenal ramah dan berinteraksi dengan baik dengan masyarakat setempat.
"Ia menggunakan banyak alias untuk menghindari deteksi. Dia juga pandai berinteraksi dengan penduduk setempat," kata petugas tersebut. Diceritakan dia, nama Muhammad Yahya muncul kembali di bulan Februari -- ketika polisi menggerebek kamp pelatihan teroris. Dalam penggrebekan itu, tiga polisi tewas dan 21 orang diduga teroris ditahan.
"Orang-orang yang dilatih di kamp terdiri dari orang Hawa dan Aceh. Satu dari pelatih adalah mantan anggota GAM [Gerakan Aceh Merdeka], kata sumber tersebut. Namun, mantan anggota GAM itu, lanjut dua, adalah yang bagian dari anggota GAM yang menolak penjanjian damai dengan pemerintah Indonesia. "Di sanalah terkuak bahwa Muhammad Yahya adalah Dulmatin," kata dia. Setelah itu, polisi makin memperketat pengawasan pada pria asal Pemalang tersebut.
Diketahui, Dulmatin sering bolak-balik Aceh-Jakarta. Kenapa Jakarta? Ada mantan sahabatnya di Filipina Selatan -- yang duluan balik ke Indonesia-- menampung dan melindungi dia.
11 Maret 2010 - http://nasional.vivanews.com/news/read/135559
Dulmatin & Umar Patek ke Filipina Cuma Latihan
JAKARTA - Dulmatin, terduga teroris yang tewas dalam penggerebekan di Pamulang, Tangerang, pasti menjadikan Indonesia sebagai wilayah operasinya.
“Dia sudah diperintah untuk kembali ke Indonesia. Di luar negeri hanya tempat latihan saja,” kata pengamat teroris Al Chaidar saat berbincang dengan okezone, Kamis (11/1/2010).
Al Chaidar menambahkan, Filipina bukan tujuan akhir gerakan Dulmatin, karena dia diproyeksikan Al Qaeda untuk beroperasi di Indonesia. Karena itu, kembalinya Dulmatin ke Indonesia sebenarnya bukan hal yang luar biasa. Apalagi pascakematian Noordin M Top, jaringan teroris seperti kehilangan tohoh dan orang ahli.
Nama lain yang disebut-sebut pergi ke Filipina bersama Dulmatin, lanjut Al Chaidar, seperti Umar Patek, dipastikan juga menjadikan Indonesia sebagai daerah operasi mereka.
“Umar Patek bisa jadi sudah di Indonesia,” tandasnya.
Dia menegaskan, meski jaringan teroris terpukul dengan kematian Dulmatin, bukan berarti gerakan mereka sudah berhenti. Menurutnya, saat ini masih ada ratusan orang pengikut Dulmatin yang bersedia menjadi martir untuk melakukan teror.
Selain itu, persediaan logistik, termasuk persenjataan dan amunisi mereka tidak akan habis. “Aliran dana ke jaringan masih mengalir dari Al Qaeda,” lanjut dia.
Al Chaidar menegaskan bukan hal yang sulit bagi jaringan teroris untuk mendapat pasokan persenjataan. “Mereka punya cara sendiri untuk mendapat senjata dan di Indonesia ini bukan hal sulit,” tandasnya.
11 Maret 2010- http://news.okezone.com/read/2010/03/11/337/311416
“Dia sudah diperintah untuk kembali ke Indonesia. Di luar negeri hanya tempat latihan saja,” kata pengamat teroris Al Chaidar saat berbincang dengan okezone, Kamis (11/1/2010).
Al Chaidar menambahkan, Filipina bukan tujuan akhir gerakan Dulmatin, karena dia diproyeksikan Al Qaeda untuk beroperasi di Indonesia. Karena itu, kembalinya Dulmatin ke Indonesia sebenarnya bukan hal yang luar biasa. Apalagi pascakematian Noordin M Top, jaringan teroris seperti kehilangan tohoh dan orang ahli.
Nama lain yang disebut-sebut pergi ke Filipina bersama Dulmatin, lanjut Al Chaidar, seperti Umar Patek, dipastikan juga menjadikan Indonesia sebagai daerah operasi mereka.
“Umar Patek bisa jadi sudah di Indonesia,” tandasnya.
Dia menegaskan, meski jaringan teroris terpukul dengan kematian Dulmatin, bukan berarti gerakan mereka sudah berhenti. Menurutnya, saat ini masih ada ratusan orang pengikut Dulmatin yang bersedia menjadi martir untuk melakukan teror.
Selain itu, persediaan logistik, termasuk persenjataan dan amunisi mereka tidak akan habis. “Aliran dana ke jaringan masih mengalir dari Al Qaeda,” lanjut dia.
Al Chaidar menegaskan bukan hal yang sulit bagi jaringan teroris untuk mendapat pasokan persenjataan. “Mereka punya cara sendiri untuk mendapat senjata dan di Indonesia ini bukan hal sulit,” tandasnya.
11 Maret 2010- http://news.okezone.com/read/2010/03/11/337/311416
SBMI Usut Penganiayaan TKI Asal Ponorogo di Arab Saudi
TEMPO Interaktif, Ponorogo - Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) terus mengusut kasus penganiayaan yang menimpa Marini, 24 tahun, Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Desa Carangrejo, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo. Ia diduga dianiaya majikannnya di Arab Saudi.
»Setelah diselidiki, memang benar yang bersangkutan disika oleh majikannya,” ujar Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Kabupaten Ponorogo, Galuh Febriani, Kamis (11/3).
Galuh menjelaskan, saat ini korban masih berada di rumah majikannya. »Menurut informasi yang kami terima, korban masih dkurung di rumah majikannya dan tidak boleh berkomunikasi dengan orang luar,” ujarnya.
SBMI, kata Galuh, saat ini tengah mengupayakan asuransi bagi korban. »Setiap TKI yang berangkat, harus dibuatkan asuransi oleh PJTKI,” katanya.
Budi Santoso, 26 tahun, suami Marini, mengatakan istrinya berangkat ke Arab Saudi sejak 23 Januari lalu. »Baru setengah bulan di sana, dia sudah mendapat perlakuan yang tidak manusiawi dari kedua majikannya (Atiah Rasyid Rawaisit Al Ruhaili),’ katanya.
Menurut Budi, akibat perlakuan kasar majikannya, Marini tidak mau makan dan tidak mau bicara. »Kesehatan isteri saya menurun karena hanya diberi jatah makan sekali dalam sehari,” ujar Budi.
http://www.tempointeraktif.com/hg/nusa/2010/03/11/brk,20100311-231962,id.html
»Setelah diselidiki, memang benar yang bersangkutan disika oleh majikannya,” ujar Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Kabupaten Ponorogo, Galuh Febriani, Kamis (11/3).
Galuh menjelaskan, saat ini korban masih berada di rumah majikannya. »Menurut informasi yang kami terima, korban masih dkurung di rumah majikannya dan tidak boleh berkomunikasi dengan orang luar,” ujarnya.
SBMI, kata Galuh, saat ini tengah mengupayakan asuransi bagi korban. »Setiap TKI yang berangkat, harus dibuatkan asuransi oleh PJTKI,” katanya.
Budi Santoso, 26 tahun, suami Marini, mengatakan istrinya berangkat ke Arab Saudi sejak 23 Januari lalu. »Baru setengah bulan di sana, dia sudah mendapat perlakuan yang tidak manusiawi dari kedua majikannya (Atiah Rasyid Rawaisit Al Ruhaili),’ katanya.
Menurut Budi, akibat perlakuan kasar majikannya, Marini tidak mau makan dan tidak mau bicara. »Kesehatan isteri saya menurun karena hanya diberi jatah makan sekali dalam sehari,” ujar Budi.
http://www.tempointeraktif.com/hg/nusa/2010/03/11/brk,20100311-231962,id.html
AMERIKA BERGANTUNG PADA INDONESIA
Kamis, 11 Maret 2010 | 11:27 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com — Sejatinya Indonesia memiliki posisi tawar strategis dalam relasi bilateralnya dengan Amerika Serikat. Negara adidaya itu memiliki ketergantungan secara politis dan keamanan pada Indonesia. Seyogianya, Indonesia menggunakan posisi tawar ini secara maksimal.
Demikian disampaikan peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siswanto, dalam diskusi bertajuk ”Hubungan Indonesia-Amerika Serikat, Masalah dan Prospek” yang digelar di Gedung LIPI, Jakarta, Kamis (11/3/2010).
Ia memaparkan, AS bergantung secara politik pada Indonesia dalam hal menjembatani AS dengan dunia Islam dan negara berkembang. ”Ketika Amerika di bawah kepemimpinan Bush, citranya menurun. Indonesia memiliki pengaruh di negara-negara Islam. Dengan demikian, Indonesia ingin dijadikan jembatan informasi Obama dengan negara Islam,” katanya.
Amerika juga berharap Indonesia bisa menjadi model negara yang berhasil bertansformasi dari negara otoriter ke demokrasi. Indonesia diharapkan menularkan pengalamannya ke negara lain, seperti China.
Selain itu, AS juga memerlukan dukungan Indonesia untuk kepentingannya di Asia-Pasifik. Misalnya, dengan meminta Indonesia mengikuti latihan militer bersama dan bekerja sama dalam menangani teroris. ”Ada kemungkinan anggota Densus 88 adalah hasil pelatihan teroris dengan Amerika,” ujar Siswanto.
JAKARTA, KOMPAS.com — Sejatinya Indonesia memiliki posisi tawar strategis dalam relasi bilateralnya dengan Amerika Serikat. Negara adidaya itu memiliki ketergantungan secara politis dan keamanan pada Indonesia. Seyogianya, Indonesia menggunakan posisi tawar ini secara maksimal.
Demikian disampaikan peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siswanto, dalam diskusi bertajuk ”Hubungan Indonesia-Amerika Serikat, Masalah dan Prospek” yang digelar di Gedung LIPI, Jakarta, Kamis (11/3/2010).
Ia memaparkan, AS bergantung secara politik pada Indonesia dalam hal menjembatani AS dengan dunia Islam dan negara berkembang. ”Ketika Amerika di bawah kepemimpinan Bush, citranya menurun. Indonesia memiliki pengaruh di negara-negara Islam. Dengan demikian, Indonesia ingin dijadikan jembatan informasi Obama dengan negara Islam,” katanya.
Amerika juga berharap Indonesia bisa menjadi model negara yang berhasil bertansformasi dari negara otoriter ke demokrasi. Indonesia diharapkan menularkan pengalamannya ke negara lain, seperti China.
Selain itu, AS juga memerlukan dukungan Indonesia untuk kepentingannya di Asia-Pasifik. Misalnya, dengan meminta Indonesia mengikuti latihan militer bersama dan bekerja sama dalam menangani teroris. ”Ada kemungkinan anggota Densus 88 adalah hasil pelatihan teroris dengan Amerika,” ujar Siswanto.
Amerika Pertimbangkan akan Latih Kopassus
Sebelumnya, AS dilarang memberikan pelatihan kepada Kopassus sejak 1997 karena kasus pelanggaran HAM selama pemerintahan Suharto.
Departemen Pertahanan Amerika mengukuhkan pihaknya sedang mempertimbangkan untuk kembali bekerjasama dengan komando pasukan khusus Indonesia, yang dituduh melakukan pelanggaran HAM.
Juru Bicara Pentagon Brian Whitman memberitahu wartawan di Washington hari Rabu, Amerika telah berbicara dengan Indonesia selama beberapa waktu tentang bagaimana bekerjasama dengan satuan Kopassus Indonesia.
Menurutnya, perjanjian apapun yang nantinya dicapai harus menghormati hukum dan nilai-nilai Amerika serta memajukan kepentingan Amerika.
Menurut undang-undang, Amerika dilarang memberikan pelatihan kepada komando pasukan khusus Indonesia sejak tahun 1997 karena keterlibatan mereka dalam pelanggaran-pelanggaran HAM selama pemerintahan diktator Suharto. Bahkan setelah jatuhnya rezim itu pada tahun 1998, Kopassus dikaitkan dengan pembunuhan-pembunuhan dan penghilangan paksa.
Whitman tidak menjelaskan jenis pelatihan militer apa yang sedang dipertimbangkan, tetapi menurutnya kontra-terorisme merupakan kepentingan bersama kedua negara.
10 Maret 2010 - http://www1.voanews.com/indonesian/news/indonesian
Departemen Pertahanan Amerika mengukuhkan pihaknya sedang mempertimbangkan untuk kembali bekerjasama dengan komando pasukan khusus Indonesia, yang dituduh melakukan pelanggaran HAM.
Juru Bicara Pentagon Brian Whitman memberitahu wartawan di Washington hari Rabu, Amerika telah berbicara dengan Indonesia selama beberapa waktu tentang bagaimana bekerjasama dengan satuan Kopassus Indonesia.
Menurutnya, perjanjian apapun yang nantinya dicapai harus menghormati hukum dan nilai-nilai Amerika serta memajukan kepentingan Amerika.
Menurut undang-undang, Amerika dilarang memberikan pelatihan kepada komando pasukan khusus Indonesia sejak tahun 1997 karena keterlibatan mereka dalam pelanggaran-pelanggaran HAM selama pemerintahan diktator Suharto. Bahkan setelah jatuhnya rezim itu pada tahun 1998, Kopassus dikaitkan dengan pembunuhan-pembunuhan dan penghilangan paksa.
Whitman tidak menjelaskan jenis pelatihan militer apa yang sedang dipertimbangkan, tetapi menurutnya kontra-terorisme merupakan kepentingan bersama kedua negara.
10 Maret 2010 - http://www1.voanews.com/indonesian/news/indonesian
Miliki Sabu, Kakek 70 Tahun Ditangkap
TEMPO Interaktif, Balikpapan -Hendra Surib bin Dul Majid, kakek berusia 70 tahun, ditangkap lantaran memiliki sabu-sabu seberat 52,8 gram. Tersangka ditangkap Kepolisian Daerah Kalimantan Timur di Pelabuhan Sabindo Tawau, Malaysia. »Sudah ditahan personil polisi di lapangan,” kata Direktur Narkoba Polda Kalimantan Timur, Komisaris Besar Arifin.
Hendra ditangkap saat sedang mengambil paket dri Tawau yang belakangan diketahui berisi sabu sabu. Paket ini terdapat dalam 12 kotak kotak kecil yang dibungkus rapi.
Dengan temuan kasus ini, Arifin mengatakan modus peredaran narkoba di kawasan utara Kalimantan Timur melalui distribusi barang bukti dari Malaysia lewat pintu masuk Tawau. Para pelaku menugaskan kurir untuk mengambil kiriman barang dari Pelabuhan Tawau. »Mengambil barang dan diserahkan kepada seorang bernama Bedu. Pelaku hanya disuruh memberikan bungkusan yang katany isinya uang pada seseorang di pelabuhan. Ternyata isiny narkoba,” ujarnya.
Tawau merupakan pintu masuk peredaran narkoba untuk kawasan Kalimantan Timur wilayah utara. Peredarnnya terjadi di Tarakan, Nunukan, Bulungan, Tana Tidung dn Berau. Polisi menjerat tersangka dengn ketentuan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman minimal 5 tahun.
http://www.tempointeraktif.com/hg/nusa/2010/03/11/brk,20100311-231796,id.html
Hendra ditangkap saat sedang mengambil paket dri Tawau yang belakangan diketahui berisi sabu sabu. Paket ini terdapat dalam 12 kotak kotak kecil yang dibungkus rapi.
Dengan temuan kasus ini, Arifin mengatakan modus peredaran narkoba di kawasan utara Kalimantan Timur melalui distribusi barang bukti dari Malaysia lewat pintu masuk Tawau. Para pelaku menugaskan kurir untuk mengambil kiriman barang dari Pelabuhan Tawau. »Mengambil barang dan diserahkan kepada seorang bernama Bedu. Pelaku hanya disuruh memberikan bungkusan yang katany isinya uang pada seseorang di pelabuhan. Ternyata isiny narkoba,” ujarnya.
Tawau merupakan pintu masuk peredaran narkoba untuk kawasan Kalimantan Timur wilayah utara. Peredarnnya terjadi di Tarakan, Nunukan, Bulungan, Tana Tidung dn Berau. Polisi menjerat tersangka dengn ketentuan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman minimal 5 tahun.
http://www.tempointeraktif.com/hg/nusa/2010/03/11/brk,20100311-231796,id.html
Komisi I DPR Tinjau Perbatasan Indonesia-Timor Leste
TEMPO Interaktif, Kupang Selasa, 09 Maret 2010
Komisi I DPR RI meninjau lokasi perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste yang masih disengketakan oleh kedua negara. "Kita akan meninjau langsung daerah perbatasan yang masih disengketakan kedua negara ini," kata Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Tubagus Hasanudin, di Kupang, Selasa (9/3).
Empat titik wilayah darat yang masih disengketakan antara Indonesia dan Timor Leste yakni Desa Noelbesi di Kabupaten Kupang, Bijaelsunan dan Oben di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) serta Malibaka di Kabupaten Belu.
Menurut dia, masalah perbatasan kedua negara merupakan isu internasional yang perlu mendapat perhatian khusus untuk penyelesaiannya. Karena itu, Komisi I akan mencocokkan data dari pemerintah daerah dengan kondisi di lapangan. "Data awal dari pemerintah daerah yang ada akan kami cocokan dengan kondisi di lapangan," katanya.
Tubagus menegaskan, pihaknya akan fokus pada penyelesaian perbatasan darat antara Indonesia dan Timor Leste. Hal itu penting karena batas laut akan sulit dibahas jika batas darat belum selesai. Selain masalah perbatasan, kata anggota Fraksi PDI Perjuangan ini, pihaknya juga akan melihat dari dekat kesejahteraan masyarakat di perbatasan kedua negara.
Menurut Tubagus, hasil peninjauan ke daerah perbatasan negara yang masih disengketakan ini selanjutnya akan dibawa ke pemerintah pusat. Dalam hal ini, Komisi I akan memanggil kementerian terkait untuk membahas penyelesaian masalah perbatasan tersebut. "Hasil ini akan dibahas antar fraksi di DPR bersama kementerian terkait," katanya.
www.tempointeraktif.com/hg/.../03/.../brk,20100309-231107,id.html
Komisi I DPR RI meninjau lokasi perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste yang masih disengketakan oleh kedua negara. "Kita akan meninjau langsung daerah perbatasan yang masih disengketakan kedua negara ini," kata Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Tubagus Hasanudin, di Kupang, Selasa (9/3).
Empat titik wilayah darat yang masih disengketakan antara Indonesia dan Timor Leste yakni Desa Noelbesi di Kabupaten Kupang, Bijaelsunan dan Oben di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) serta Malibaka di Kabupaten Belu.
Menurut dia, masalah perbatasan kedua negara merupakan isu internasional yang perlu mendapat perhatian khusus untuk penyelesaiannya. Karena itu, Komisi I akan mencocokkan data dari pemerintah daerah dengan kondisi di lapangan. "Data awal dari pemerintah daerah yang ada akan kami cocokan dengan kondisi di lapangan," katanya.
Tubagus menegaskan, pihaknya akan fokus pada penyelesaian perbatasan darat antara Indonesia dan Timor Leste. Hal itu penting karena batas laut akan sulit dibahas jika batas darat belum selesai. Selain masalah perbatasan, kata anggota Fraksi PDI Perjuangan ini, pihaknya juga akan melihat dari dekat kesejahteraan masyarakat di perbatasan kedua negara.
Menurut Tubagus, hasil peninjauan ke daerah perbatasan negara yang masih disengketakan ini selanjutnya akan dibawa ke pemerintah pusat. Dalam hal ini, Komisi I akan memanggil kementerian terkait untuk membahas penyelesaian masalah perbatasan tersebut. "Hasil ini akan dibahas antar fraksi di DPR bersama kementerian terkait," katanya.
www.tempointeraktif.com/hg/.../03/.../brk,20100309-231107,id.html
DPR: Pemerintah Belum Maksimalkan Media di Perbatasan
Rabu, 10 Maret 2010 21:30 WIB
Kupang (ANTARA News) - Komisi I DPR menilai, pemerintah belum maksimal memberikan perhatian terhadap pengembangan lembaga-lembaga penyiaran publik seperti Perum LKBN ANTARA, TVRI, dan RRI yang selama ini bertugas sebagai corong Bangsa Indonesia di wilayah perbatasan negara.
"Perhatian yang dimaksud antara lain dengan pengalokasian anggaran, baik untuk biaya karyawan maupun operasional serta penambahan personel untuk ditempatkan di wilayah perbatasan," kata Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi I DPR Tubagus Hassannuddin di Kupang, Rabu, malam.
Tubagus mengatakan hal tersebut usai mendengarkan pemaparan dari pimpinan lembaga-lembaga penyiaran publik yang berada dibawah naungan pemerintah tentang keberadaan, peran dan fungsinya serta pengembangannya di wilayah perbatasan Indonesia dan Timor Leste.
Menurut dia, demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan keberadaan bangsa Indonesia di mata dunia internasional terutama martabat rakyat yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, maka dana atau anggaran tidak harus menjadi ukuran untuk pengembangan lembaga-lembaga tersebut dalam melaksanakan tugas di lapangan.
"Sebagai lembaga legislasi, DPR memahami ada keterbatasan-keterbatasan anggaran yang dimiliki negara, namun demi NKRI dan martabat bangsa di mata dunia internasional, DPR berharap pemerintah perlu memberi perhatian khusus kepada lembaga-lembaga tersebut," katanya.
Artinya masalah pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia baik secara internal maupun keluar negeri dan persoalan lainnya menyangkut bangsa menjadi tugas dan tanggungjawab media massa terutama LKBN ANTARA, TVRI, dan RRI serta media lainnya, sehingga pengalokasian anggaran dan penyediaan personil yang memadai sangat dibutuhkan.
Ia mengatakan hasil pertemuan dengan pimpinan LKBN ANTARA NTT, TVRI NTT, dan RRI serta Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) NTT di Kupang menyimpulkan bahwa masalah yang menonjol adalah keterbatasan anggaran untuk pengembangan media di perbatasan dan biaya operasional.
Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI ini menyebut salah satu kendala yang dipaparkan Kepala Biro Perum LKBN ANTARA NTT Lorensius Molan adalah tidak bisa menempatkan personel di Kabupaten Belu, wilayah yang perbatasan dengan Timor Leste, Pulau Sumba dan Flores sebagai wilayah kepulauan karena keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM).
"Selama ini LKBN ANTARA NTT hanya memiliki satu orang pewarta, satu redaktur termasuk Kepala Biro melaksanakan tugas di daerah yang terdiri dari 21 kabupaten/kota dan wilayah perbatasan negara untuk menyiarkan informasi yang dibutuhkan publik dalam dan luar negeri, sehingga sangat memprihatinkan," katanya.
Kupang (ANTARA News) - Komisi I DPR menilai, pemerintah belum maksimal memberikan perhatian terhadap pengembangan lembaga-lembaga penyiaran publik seperti Perum LKBN ANTARA, TVRI, dan RRI yang selama ini bertugas sebagai corong Bangsa Indonesia di wilayah perbatasan negara.
"Perhatian yang dimaksud antara lain dengan pengalokasian anggaran, baik untuk biaya karyawan maupun operasional serta penambahan personel untuk ditempatkan di wilayah perbatasan," kata Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi I DPR Tubagus Hassannuddin di Kupang, Rabu, malam.
Tubagus mengatakan hal tersebut usai mendengarkan pemaparan dari pimpinan lembaga-lembaga penyiaran publik yang berada dibawah naungan pemerintah tentang keberadaan, peran dan fungsinya serta pengembangannya di wilayah perbatasan Indonesia dan Timor Leste.
Menurut dia, demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan keberadaan bangsa Indonesia di mata dunia internasional terutama martabat rakyat yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, maka dana atau anggaran tidak harus menjadi ukuran untuk pengembangan lembaga-lembaga tersebut dalam melaksanakan tugas di lapangan.
"Sebagai lembaga legislasi, DPR memahami ada keterbatasan-keterbatasan anggaran yang dimiliki negara, namun demi NKRI dan martabat bangsa di mata dunia internasional, DPR berharap pemerintah perlu memberi perhatian khusus kepada lembaga-lembaga tersebut," katanya.
Artinya masalah pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia baik secara internal maupun keluar negeri dan persoalan lainnya menyangkut bangsa menjadi tugas dan tanggungjawab media massa terutama LKBN ANTARA, TVRI, dan RRI serta media lainnya, sehingga pengalokasian anggaran dan penyediaan personil yang memadai sangat dibutuhkan.
Ia mengatakan hasil pertemuan dengan pimpinan LKBN ANTARA NTT, TVRI NTT, dan RRI serta Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) NTT di Kupang menyimpulkan bahwa masalah yang menonjol adalah keterbatasan anggaran untuk pengembangan media di perbatasan dan biaya operasional.
Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI ini menyebut salah satu kendala yang dipaparkan Kepala Biro Perum LKBN ANTARA NTT Lorensius Molan adalah tidak bisa menempatkan personel di Kabupaten Belu, wilayah yang perbatasan dengan Timor Leste, Pulau Sumba dan Flores sebagai wilayah kepulauan karena keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM).
"Selama ini LKBN ANTARA NTT hanya memiliki satu orang pewarta, satu redaktur termasuk Kepala Biro melaksanakan tugas di daerah yang terdiri dari 21 kabupaten/kota dan wilayah perbatasan negara untuk menyiarkan informasi yang dibutuhkan publik dalam dan luar negeri, sehingga sangat memprihatinkan," katanya.
Persoalan Perbatasan Dibawa ke Forum Australia
Kupang (ANTARA) - Gubernur NTT Frans Lebu Raya akan membawa sejumlah agenda masalah untuk didialogkan dalam sebuah forum di Australia.
Gubernur akan berangkat ke Australia, mendampingi kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke negara tersebut, 8 sampai 13 Maret mendatang.
Sekretaris Daerah NTT Frans Salem di Kupang, Jumat mengatakan, agenda yang dibawa ke Australia itu antara lain, masalah pencemaran Laut Timor akibat tumpahan minyak dari kilang milik Australia, imigran gelap, dan masalah lain yang berkaitan dengan perbatasan.
Berkaitan dengan itu, Salem mengaku diminta menyiapkan berbagai bahan menyangkut permasalahan dimaksud.
Hal lain yang juga akan dibicarakan Gubernur Lebu Raya, kata Sekda NTT, adalah soal jalinan kerja sama dengan Australia.
Pada dekade 80-an misalnya, Australia pernah bekerja sama dengan NTT untuk pengembangan ternak dengan basis di Besipae, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), sekitar 100 kilometer arah timur Kota Kupang.
Setelah kontrak kerja sama berakhir, semua fasilitas yang dibangun Australia di Besipae dibiarkan telantar dan hingga kini tidak jelas peruntukannya.
Gubernur Lebu Raya dikabarkan akan menawarkan kerja sama bidang peternakan, karena bertalian dengan program menjadikan NTT sebagai gudang ternak, selain pengembangan jagung, koperasi dan kayu harum cendana.
Menurut Salem, agenda lain yang juga dipastikan akan dipaparkan oleh Gubernur Lebu Raya adalah soal peluang usaha di NTT. "Sebab ini menjadi momen penting, sehingga Gubernur dipastikan akan memaparkan sejumlah peluang usaha di bidang peternakan, pertanian dan tambak garam di NTT kepada para pengusaha Australia, guna menarik investor sebanyak mungkin ke daerah ini" kata Salem.
Gubernur akan berangkat ke Australia, mendampingi kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke negara tersebut, 8 sampai 13 Maret mendatang.
Sekretaris Daerah NTT Frans Salem di Kupang, Jumat mengatakan, agenda yang dibawa ke Australia itu antara lain, masalah pencemaran Laut Timor akibat tumpahan minyak dari kilang milik Australia, imigran gelap, dan masalah lain yang berkaitan dengan perbatasan.
Berkaitan dengan itu, Salem mengaku diminta menyiapkan berbagai bahan menyangkut permasalahan dimaksud.
Hal lain yang juga akan dibicarakan Gubernur Lebu Raya, kata Sekda NTT, adalah soal jalinan kerja sama dengan Australia.
Pada dekade 80-an misalnya, Australia pernah bekerja sama dengan NTT untuk pengembangan ternak dengan basis di Besipae, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), sekitar 100 kilometer arah timur Kota Kupang.
Setelah kontrak kerja sama berakhir, semua fasilitas yang dibangun Australia di Besipae dibiarkan telantar dan hingga kini tidak jelas peruntukannya.
Gubernur Lebu Raya dikabarkan akan menawarkan kerja sama bidang peternakan, karena bertalian dengan program menjadikan NTT sebagai gudang ternak, selain pengembangan jagung, koperasi dan kayu harum cendana.
Menurut Salem, agenda lain yang juga dipastikan akan dipaparkan oleh Gubernur Lebu Raya adalah soal peluang usaha di NTT. "Sebab ini menjadi momen penting, sehingga Gubernur dipastikan akan memaparkan sejumlah peluang usaha di bidang peternakan, pertanian dan tambak garam di NTT kepada para pengusaha Australia, guna menarik investor sebanyak mungkin ke daerah ini" kata Salem.
Komisi III DPR Minta Pemerintah Bentuk Otoritas Daerah Perbatasan
10 Maret 2010 06:12 Entikong,
Komisi III DPR RI meminta Pemerintah Pusat untuk mengelola pembangunan di daerah-daerah perbatasan Indonesia secara khusus, seperti halnya daerah perbatasan Batam.
Hal tersebut disampaikan anggota Komisi III DPR Buchory Yusuf kepada RRI, usai melakukan kunjungan kerja ke Entikong, perbatasan Kalimantan Barat-Serawak Malaysia. Buchory Yusuf, anggota DPR dari Fraksi PKS itu, memandang perlu adanya pemetaan khusus daerah-daerah perbatasan di Indonesia, karena daerah perbatasan merupakan beranda negara. Dengan demikian diharapkan pengelolaan pembangunan di berbagai bidang bisa dilaksanakan secara intensif.
Menurut Buchory Yusuf, berbagai masukan untuk mengelola daerah perbatasan sudah cukup banyak. Sekarang tinggal segera dilaksanakan. Ia berpendapat, karena daerah perbatasan merupakan serambi depan NKRI, pengelolaan pembangunan perbatasan menjadi jihad.
Komisi III DPR RI meminta Pemerintah Pusat untuk mengelola pembangunan di daerah-daerah perbatasan Indonesia secara khusus, seperti halnya daerah perbatasan Batam.
Hal tersebut disampaikan anggota Komisi III DPR Buchory Yusuf kepada RRI, usai melakukan kunjungan kerja ke Entikong, perbatasan Kalimantan Barat-Serawak Malaysia. Buchory Yusuf, anggota DPR dari Fraksi PKS itu, memandang perlu adanya pemetaan khusus daerah-daerah perbatasan di Indonesia, karena daerah perbatasan merupakan beranda negara. Dengan demikian diharapkan pengelolaan pembangunan di berbagai bidang bisa dilaksanakan secara intensif.
Menurut Buchory Yusuf, berbagai masukan untuk mengelola daerah perbatasan sudah cukup banyak. Sekarang tinggal segera dilaksanakan. Ia berpendapat, karena daerah perbatasan merupakan serambi depan NKRI, pengelolaan pembangunan perbatasan menjadi jihad.
SEMAKIN BANYAK WARGA NUNUKAN EKSODUS KE MALAYSIA
Nunukan Thursday, 11 March 2010 06:57
Semakin banyak warga negara Indonesia yang tinggal di dekat perbatasan Indonesia-Malaysia di wilayah Kalimantan Timur yang bereksodus ke negeri jiran. Selain terjadi pada sebagian warga Kabupaten Kutai Barat, eksodus itu berlangsung di Nunukan. Hal tersebut diungkapkan Ketua DPRD Nunukan Nardi Azis. Tanpa menyebutkan jumlahnya, dia menjelaskan bahwa eksodus itu terjadi sejak lama. ''Jumlah pastinya tunggu hasil survei,'' jelasnya. Dia mengungkapkan, eksodus terjadi lantaran warga yang tinggal di dekat perbatasan itu sangat bergantung pada kemakmuran negara tetangga.
Mereka lebih mudah mendapatkan kebutuhan pokok maupun kebutuhan lain. Harganya pun jauh lebih murah dan terjangkau. Sementara itu, komoditi dari negara sendiri sangat mahal karena minimnya sarana transportasi. "Ini kan kondisi yang akan memudarkan semangat nasionalisme terhadap NKRI,'' ucap Nardi. Dia menambahkan, kemiskinan dan tidak tersentuh pembangunan membuat warga di perbatasan mudah tergoda untuk bereksodus ke Malaysia. ''Mereka justru merasa bangga jika bisa mendapat barang dari Malaysia daripada hasil negara sendiri,'' tutur dia.
Karena itu, lanjut Nardi, sebaiknya visi dan misi mewujudkan pembangunan di daerah perbatasan tidak dibiarkan menjadi sekadar janji. Harus ada perwujudan nyata yang dapat mengubah kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah perbatasan. Nardi juga menyatakan kecewa atas janji Program 100 Hari Pemerintahan SBY-Boediono, yang menempatkan pointer pembangunan kawasan perbatasan sebagai prioritas. "Kami sampai saat ini belum mengetahui, apa kejelasan upaya peningkatan pembangunan perbatasan dalam Program 100 Hari Kabinet SBY ini," ungkapnya. rri.co.id/dodo
Semakin banyak warga negara Indonesia yang tinggal di dekat perbatasan Indonesia-Malaysia di wilayah Kalimantan Timur yang bereksodus ke negeri jiran. Selain terjadi pada sebagian warga Kabupaten Kutai Barat, eksodus itu berlangsung di Nunukan. Hal tersebut diungkapkan Ketua DPRD Nunukan Nardi Azis. Tanpa menyebutkan jumlahnya, dia menjelaskan bahwa eksodus itu terjadi sejak lama. ''Jumlah pastinya tunggu hasil survei,'' jelasnya. Dia mengungkapkan, eksodus terjadi lantaran warga yang tinggal di dekat perbatasan itu sangat bergantung pada kemakmuran negara tetangga.
Mereka lebih mudah mendapatkan kebutuhan pokok maupun kebutuhan lain. Harganya pun jauh lebih murah dan terjangkau. Sementara itu, komoditi dari negara sendiri sangat mahal karena minimnya sarana transportasi. "Ini kan kondisi yang akan memudarkan semangat nasionalisme terhadap NKRI,'' ucap Nardi. Dia menambahkan, kemiskinan dan tidak tersentuh pembangunan membuat warga di perbatasan mudah tergoda untuk bereksodus ke Malaysia. ''Mereka justru merasa bangga jika bisa mendapat barang dari Malaysia daripada hasil negara sendiri,'' tutur dia.
Karena itu, lanjut Nardi, sebaiknya visi dan misi mewujudkan pembangunan di daerah perbatasan tidak dibiarkan menjadi sekadar janji. Harus ada perwujudan nyata yang dapat mengubah kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah perbatasan. Nardi juga menyatakan kecewa atas janji Program 100 Hari Pemerintahan SBY-Boediono, yang menempatkan pointer pembangunan kawasan perbatasan sebagai prioritas. "Kami sampai saat ini belum mengetahui, apa kejelasan upaya peningkatan pembangunan perbatasan dalam Program 100 Hari Kabinet SBY ini," ungkapnya. rri.co.id/dodo
Indonesia jajaki batas wilayah antar negara
Kamis, 11 Maret 2010
Indonesia masih menjajaki kesepakatan batas wilayah antar negara. Dari 10 negara yang berbatasan dengan Indonesia, tahun ini akan diprioritaskan menyelesaikan batas wilayah dengan Singapura, Malaysia, dan Philipina, Papua, dan Timor Leste.
“Kami masih mengumpulkan data-data di lapangan. Pendataan ini penting, karena batas-batas wilayah sebelumnya ditentukan berdasarkan dokumen lama atau, era Hindia Belanda. Nantinya Departemen Luar Negeri yang menjadi vocal point kesepakatan penentuan batas wilayah antar negara,” ujar Kepala Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal) R.W Matindas di Jakarta, kemarin (9/3).
Kesepuluh negara yang berbatasan wilayah dengan Indonesia, diantaranya India, Thailand, Malaysia, Singapura, Philipina, Palau, Papua, Australia, serta Timor Leste. Sementara beberapa wilayah yang dilakukan pendataan pada 2010, yaitu perbatasan laut dengan Malaysia, mulai Tanjung Patau hingga ke Timur (Sipadan-Ligitan dan Ambalat), termasuk Singapura dan Philipina. Sedangkan, pendataan perbatasan di darat dengan Malaysia (Kalimantan), Papua dan Timor Leste.
”Beberapa wilayah memiliki bentang yang begitu panjang, sepertihalnya perbatasan dengan Malaysia,” ujarnya.
Menurut Matindas, wilayah perbatasan Indonesia dengan Timor Leste sebelumnya ditentukan berdasarkan kesepakatan Portugis dan Hindia Belanda. Bahkan, lanjut dia, hingga kini Indonesia dengan Philiphina belum memiliki kesepakatan resmi. ” Belum ada batas wilayah tegas antara Indonesia dengan Philipina. Sebelumnya merupakan perjanjian antara Belanda yang menjajah Indonesia dan Amerika Serikat yang tengah menguasai Philipina,” paparnya.
Indonesia masih menjajaki kesepakatan batas wilayah antar negara. Dari 10 negara yang berbatasan dengan Indonesia, tahun ini akan diprioritaskan menyelesaikan batas wilayah dengan Singapura, Malaysia, dan Philipina, Papua, dan Timor Leste.
“Kami masih mengumpulkan data-data di lapangan. Pendataan ini penting, karena batas-batas wilayah sebelumnya ditentukan berdasarkan dokumen lama atau, era Hindia Belanda. Nantinya Departemen Luar Negeri yang menjadi vocal point kesepakatan penentuan batas wilayah antar negara,” ujar Kepala Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal) R.W Matindas di Jakarta, kemarin (9/3).
Kesepuluh negara yang berbatasan wilayah dengan Indonesia, diantaranya India, Thailand, Malaysia, Singapura, Philipina, Palau, Papua, Australia, serta Timor Leste. Sementara beberapa wilayah yang dilakukan pendataan pada 2010, yaitu perbatasan laut dengan Malaysia, mulai Tanjung Patau hingga ke Timur (Sipadan-Ligitan dan Ambalat), termasuk Singapura dan Philipina. Sedangkan, pendataan perbatasan di darat dengan Malaysia (Kalimantan), Papua dan Timor Leste.
”Beberapa wilayah memiliki bentang yang begitu panjang, sepertihalnya perbatasan dengan Malaysia,” ujarnya.
Menurut Matindas, wilayah perbatasan Indonesia dengan Timor Leste sebelumnya ditentukan berdasarkan kesepakatan Portugis dan Hindia Belanda. Bahkan, lanjut dia, hingga kini Indonesia dengan Philiphina belum memiliki kesepakatan resmi. ” Belum ada batas wilayah tegas antara Indonesia dengan Philipina. Sebelumnya merupakan perjanjian antara Belanda yang menjajah Indonesia dan Amerika Serikat yang tengah menguasai Philipina,” paparnya.
Kawasan Perbatasan Membutuhkan Jalan
Kamis, 11 Maret 2010 Nunukan Penekindi-Keinginan agar wilayah perbatasan Indonesia sebagai beranda Bangsa dan Negara Indonesia sebagaimana yang diinginkan pemerintah, langsung diwujudkan Pemprov Kaltim dengan membentuk Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan, Pedalaman dan Daerah Terpencil diawal kepemimpinan Awang Faroek Ishak.Kaltim berbatasan langsung dengan wilayah Sarawak dan Sabah Malaysia Timur sepanjang 1.038 kilometer, terdiri dari tiga kabupaten yaitu Nunukan, Kutai Barat dan Malinau dengan 15 kecamatan di dalamnya. Hanya tiga provinsi di Indonesia yang memiliki Badan Pengelola Kawasan Perbatasan, Pedalaman dan Daerah Terpencil , yaitu Kaltim, Kalbar dan Papua.
Kepala Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan, Pedalaman dan Daerah Terpencil Kaltim, Adri Patton diruang kerjanya Rabu (4/10) mengatakan disparitas pembangunan di Indonesia dan Malaysia sangat jauh berbeda.
“Pembangunan perkebunan dan jalan di wilayah Malaysia sangat maju, sedangkan kita di Kaltim untuk jalan antar desa saja masih sulit. Kalau di wilayah perbatasan Malaysia telah dibangun perkebunan-perkebunan sawit, nah kita tidak ada,” ujarnya.
Dengan dibentuknya Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan, Pedalaman dan Daerah Terpencil, Adri Patton berharap percepatan pembangunan terutama masalah jalan, jembatan dan pelabuhan antar desa dan kecamatan di kawasan yang berbatasan langsung dengan Malaysia dapat terwujud.
Dia mengharapkan daerah perbatasan yang terkenal dengan julukan terisolir, terpencil, segera memiliki jaringan jalan dan jembatan yang menghubungkan antara desa-desa di perbatasan, sehingga secara infrastruktur jalan dapat terkoneksi dengan baik.
“Saat ini untuk mencapai dari desa ke desa atau ke kecamatan, apalagi hingga hingga ke kebupaten kondisinya sangat sulit ,” ujarnya.
Menurut dia , selain pemerintah pusat dan provinsi, percepatan pembangunan dapat dilaksanakan dengan peran serta kabupaten melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yakni Pekerjaan Umum (PU), Kesehatan, Pendidikan dan lainnya.
“Guna membuka akses tersebut, mau tidak mau, kata kuncinya adalah infrastruktur. Apapun alasannya infrastruktur jalan, jembatan dan infrastruktur dasar lainnya harus dibangun. Kalau infrastruktur telah terbuka, lima tahun ke depan, masalah kesejahteraan akan lebih terjamin,” ujarnya.
Kepala Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan, Pedalaman dan Daerah Terpencil Kaltim, Adri Patton diruang kerjanya Rabu (4/10) mengatakan disparitas pembangunan di Indonesia dan Malaysia sangat jauh berbeda.
“Pembangunan perkebunan dan jalan di wilayah Malaysia sangat maju, sedangkan kita di Kaltim untuk jalan antar desa saja masih sulit. Kalau di wilayah perbatasan Malaysia telah dibangun perkebunan-perkebunan sawit, nah kita tidak ada,” ujarnya.
Dengan dibentuknya Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan, Pedalaman dan Daerah Terpencil, Adri Patton berharap percepatan pembangunan terutama masalah jalan, jembatan dan pelabuhan antar desa dan kecamatan di kawasan yang berbatasan langsung dengan Malaysia dapat terwujud.
Dia mengharapkan daerah perbatasan yang terkenal dengan julukan terisolir, terpencil, segera memiliki jaringan jalan dan jembatan yang menghubungkan antara desa-desa di perbatasan, sehingga secara infrastruktur jalan dapat terkoneksi dengan baik.
“Saat ini untuk mencapai dari desa ke desa atau ke kecamatan, apalagi hingga hingga ke kebupaten kondisinya sangat sulit ,” ujarnya.
Menurut dia , selain pemerintah pusat dan provinsi, percepatan pembangunan dapat dilaksanakan dengan peran serta kabupaten melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yakni Pekerjaan Umum (PU), Kesehatan, Pendidikan dan lainnya.
“Guna membuka akses tersebut, mau tidak mau, kata kuncinya adalah infrastruktur. Apapun alasannya infrastruktur jalan, jembatan dan infrastruktur dasar lainnya harus dibangun. Kalau infrastruktur telah terbuka, lima tahun ke depan, masalah kesejahteraan akan lebih terjamin,” ujarnya.
DPD Desak Pemerintah Segera Bentuk BNPP
Rabu, 10 Maret 2010
JAKARTA (Suara Karya): Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mendesak pemerintah segera merealisasikan pembentukan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).
Ketua DPD Irman Gusman mengatakan, kondisi kehidupan masyarakat di daerah perbatasan sangat menyedihkan. Hal ini terkait dengan belum tersedianya berbagai infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat setempat, seperti pengadaan listrik maupun jalan.
"Kita sudah bicarakan ini dan mendesak pemerintah untuk secepatnya diselesaikan. Tapi, dari pemerintah menyatakan terkendala masalah anggaran.Tapi bagaimana pun persoalan anggaran ini harus tetap diatasi," katanya di Gedung DPD, Jakarta, Selasa (9/3).
Lebih lanjut, Irman menuturkan, jika dibandingkan dengan kehidupan terutama untuk sektor perekonomian, kondisi masyarakat di daerah perbatasan sangat memprihatinkan.
Dalam kesempatan yang sama, anggota Komite I DPD Emanuel Babu Eha mengungkapkan, hingga kini masih terdapat empat dari lima titik batas yang masih bermasalah menyangkut pemindahan patok batas.
"Inilah yang membuat kami mendesak segera ada BNPP. Pemerintah telah lama mewacanakan hal ini, tapi sampai sekarang bentuknya saja belum ada. Kita terus menanti hal ini," ujarnya.
Problem Anggaran
Emanuel mengatakan, pihaknya telah melakukan pembahasan dengan Kementerian Pertahanan mengenai masalah pembentukan BNPP tersebut, termasuk persoalan anggaran yang hingga kini masih terbilang minim.
Masalah anggaran itu sendiri, menurut dia, cukup penting mengingat dari sisi pembangunan infrastruktur di daerah perbatasan sepertinya belum menjadi prioritas pemerintah.
Dia menambahkan, pembangunan fasilitas umum bagi publik, seperti puskesmas, sekolah maupun pasar diharapkan juga masuk dalam rancangan pembangunan pemerintah untuk wilayah perbatasan. Hal ini untuk mengurangi potensi konflik yang dapat muncul sewaktu-waktu akibat masalah perbatasan tersebut.
"Tingkat kemiskinan di daerah perbatasan sampai sekarang sangat tinggi. Ini dikarenakan sulitnya transportasi menjangkau daerah tersebut. Fasilitas jalan yang ada bagi pihak TNI pun hanya sebatas jalan setapak. Kondisi ini akan sangat menyulitkan aparat keamanan itu ketika ingin dilakukan pengawasan," katanya.
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, telah mengamanatkan pembentukan sebuah badan nasional untuk mengelola perbatasan.
Selanjutnya, badan nasional memiliki tugas menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan dalam berbagai bidang, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengkoordinasikan pelaksanaan berbagai program dan kegiatan di perbatasan serta melaksanakan evaluasi dan pengawasan.
http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=248288
JAKARTA (Suara Karya): Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mendesak pemerintah segera merealisasikan pembentukan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).
Ketua DPD Irman Gusman mengatakan, kondisi kehidupan masyarakat di daerah perbatasan sangat menyedihkan. Hal ini terkait dengan belum tersedianya berbagai infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat setempat, seperti pengadaan listrik maupun jalan.
"Kita sudah bicarakan ini dan mendesak pemerintah untuk secepatnya diselesaikan. Tapi, dari pemerintah menyatakan terkendala masalah anggaran.Tapi bagaimana pun persoalan anggaran ini harus tetap diatasi," katanya di Gedung DPD, Jakarta, Selasa (9/3).
Lebih lanjut, Irman menuturkan, jika dibandingkan dengan kehidupan terutama untuk sektor perekonomian, kondisi masyarakat di daerah perbatasan sangat memprihatinkan.
Dalam kesempatan yang sama, anggota Komite I DPD Emanuel Babu Eha mengungkapkan, hingga kini masih terdapat empat dari lima titik batas yang masih bermasalah menyangkut pemindahan patok batas.
"Inilah yang membuat kami mendesak segera ada BNPP. Pemerintah telah lama mewacanakan hal ini, tapi sampai sekarang bentuknya saja belum ada. Kita terus menanti hal ini," ujarnya.
Problem Anggaran
Emanuel mengatakan, pihaknya telah melakukan pembahasan dengan Kementerian Pertahanan mengenai masalah pembentukan BNPP tersebut, termasuk persoalan anggaran yang hingga kini masih terbilang minim.
Masalah anggaran itu sendiri, menurut dia, cukup penting mengingat dari sisi pembangunan infrastruktur di daerah perbatasan sepertinya belum menjadi prioritas pemerintah.
Dia menambahkan, pembangunan fasilitas umum bagi publik, seperti puskesmas, sekolah maupun pasar diharapkan juga masuk dalam rancangan pembangunan pemerintah untuk wilayah perbatasan. Hal ini untuk mengurangi potensi konflik yang dapat muncul sewaktu-waktu akibat masalah perbatasan tersebut.
"Tingkat kemiskinan di daerah perbatasan sampai sekarang sangat tinggi. Ini dikarenakan sulitnya transportasi menjangkau daerah tersebut. Fasilitas jalan yang ada bagi pihak TNI pun hanya sebatas jalan setapak. Kondisi ini akan sangat menyulitkan aparat keamanan itu ketika ingin dilakukan pengawasan," katanya.
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, telah mengamanatkan pembentukan sebuah badan nasional untuk mengelola perbatasan.
Selanjutnya, badan nasional memiliki tugas menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan dalam berbagai bidang, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengkoordinasikan pelaksanaan berbagai program dan kegiatan di perbatasan serta melaksanakan evaluasi dan pengawasan.
http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=248288
Eko Patrio Berniat Habiskan Masa Reses di Kawasan Perbatasan
Rabu, 10 Maret 2010
TEMPO Interaktif, Jakarta - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Amanat Nasional Eko Patrio berniat mengunjungi daerah-daerah perbatasan di Indonesia guna menghabiskan jatah masa reses. Ia akan bertolak ke Batam, Atambua, Nunukan dan sebagainya, hingga 5 April mendatang.
Di sana, Eko ingin mengetahui langsung nasib penduduk lokal, seperti tingkat pendidikan dan kesejahteraan mereka. "Hasilnya akan saya bawa ke Jakarta. Saya ingin nasib mereka lebih diperhatikan pemerintah," kata Eko di Gedung Nusantara III DPR, Selasa, (9/3).
Eko menyatakan miris mengetahui nasib masyarakat lokal perbatasan yang berbanding terbalik dengan negara tetangga seperi Singapura. "Batam misalnya. Pulau ini masuk jalur strategis perdagangan dunia. Kekayaan alam dan budayanya juga lebih baik. Tapi kita lihat kondisi Batam dengan Singapura, jauh berbeda," tutur Eko.
Eko berkesimpulan kemiskinan yang ada di hampir semua perbatasan diakibatkan cara pandang pemerintah pusat yang salah. "Selama ini daerah perbatasan selalu dipandang sebagai halaman belakang Indonesia. Padahal sebenarnya perbatasan itu pintu depannya," jelas anggota Komisi X itu.
Kelak, hasil kunjungan kerja itu Eko jadikan sebagai data tambahan buat mengegolkan RUU Cagar Budaya yang sedang ia gagas. "Sekarang RUU itu sedang ada di prolegnas (proses legislasi nasional)," tutur Eko.
TEMPO Interaktif, Jakarta - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Amanat Nasional Eko Patrio berniat mengunjungi daerah-daerah perbatasan di Indonesia guna menghabiskan jatah masa reses. Ia akan bertolak ke Batam, Atambua, Nunukan dan sebagainya, hingga 5 April mendatang.
Di sana, Eko ingin mengetahui langsung nasib penduduk lokal, seperti tingkat pendidikan dan kesejahteraan mereka. "Hasilnya akan saya bawa ke Jakarta. Saya ingin nasib mereka lebih diperhatikan pemerintah," kata Eko di Gedung Nusantara III DPR, Selasa, (9/3).
Eko menyatakan miris mengetahui nasib masyarakat lokal perbatasan yang berbanding terbalik dengan negara tetangga seperi Singapura. "Batam misalnya. Pulau ini masuk jalur strategis perdagangan dunia. Kekayaan alam dan budayanya juga lebih baik. Tapi kita lihat kondisi Batam dengan Singapura, jauh berbeda," tutur Eko.
Eko berkesimpulan kemiskinan yang ada di hampir semua perbatasan diakibatkan cara pandang pemerintah pusat yang salah. "Selama ini daerah perbatasan selalu dipandang sebagai halaman belakang Indonesia. Padahal sebenarnya perbatasan itu pintu depannya," jelas anggota Komisi X itu.
Kelak, hasil kunjungan kerja itu Eko jadikan sebagai data tambahan buat mengegolkan RUU Cagar Budaya yang sedang ia gagas. "Sekarang RUU itu sedang ada di prolegnas (proses legislasi nasional)," tutur Eko.
Pengamanan Perairan di Kawasan Nusa Tenggara Lemah
JAKARTA - Pengamanan wilayah perairan Indonesia yang berbatasan langsung dengan Timor Leste maupun Australia, atau yang berada di sekitar kawasan Nusa Tenggara, dipandang sangat lemah. Akibatnya, banyak nelayan Indonesia yang ditangkap kapal patroli Angkatan Laut (AL) Australia. Padahal para nelayan itu mencari ikan dan biota laut lainnya masih di dalam wilayah penangkapan Indonesia.
"Ini sangat merugikan Indonesia. Karena pengamanan perbatasan tidak maksimal. Nelayan kita ditangkap, sedangkan nelayan dari luar bisa seenaknya masuk karena tidak terpantau patroli AL kita," kata Paula Singal, dalam surat elektroniknya yang dikirimkan ke JPNN, Kamis (11/3).
Kesimpulan tentang itu, lanjut Paula pula, antara lain berdasarkan hasil kunjungan kerja Komisi I DPR RI ke wilayah perbatasan Indonesia dengan Timor Leste, tepatnya di sekitar Kabupaten Belu, NTT. Dalam pertemuan dengan Gubernur NTT Frans Lebu Raya dan Danlantamal VII Kupang, terungkap bahwa sistem pengamanan di wilayah perbatasan memang tidak maksimal. Hal ini terutama lantaran keterbatasan armada yang dimiliki Lantamal VII Kupang dalam melakukan patroli di wilayah perairan tapal batas.
"Mereka mengeluhkan (bahwa) jumlah kapal patrolinya sangat terbatas. Kalaupun ada, sistemnya tidak secanggih milik negara tetangga yang bisa mendeteksi (hingga) beberapa ratus mil," tandas Paula, anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat.
Jika masalah itu tidak ditangani secepatnya, jelas Paula lagi, maka dikhawatirkan akan semakin banyak nelayan Indonesia yang ditangkap AL Australia. Sementara katanya, pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia justru makin meningkat. Oleh karena itu, pemerintah harus mengalokasikan anggaran untuk pengadaan armada patroli di tapal batas tersebut.
Thursday 11 March 2010
MALAYSIA DAN INDONESIA AKAN BERTEMU PADA JCM TAHUNAN
(Bernama) - Menteri Informasi dan Komunikasi dan Kebudayaan Datuk Seri Dr Rais Yatim setelah bertemu dengan menteri komunikasi dan informasi Tifatul Sembiring di Indonesia menyatakan bahwa Malaysia dan Indonesia akan melanjutkan pertemuan tahunan mereka pada Joint Committee Meeting (JCM) di bidang informasi dan komunikasi pada bulan Mei. Pertemuan, yang diselenggarakan oleh Malaysia tersebut merupakan bagian dari upaya untuk memperkuat hubungan dalam bidang komunikasi dan meningkatkan hubungan antar perorangan. Ada banyak topik yang dapat kita diskusikan. Selain budaya, kita dapat membahas tentang informasi dan bagaimana hubungan antar perorangan dapat lebih diperkuat. Hubungan kami kembali akrab dan kami telah memulai berbagai jenis kerja sama.
Malaysia dan Indonesia secara bergiliran telah menjadi tuan rumah pertemuan tahunan JCM sejak didirikan pada tahun 1984. Dr Rais, yang mengundang rekannya ke pertemuan, mengatakan bahwa JCM mungkin akan membahas juga kerjasama di bidang radio dan televisi.
Sementara itu, Menkoinfo Tifatul mengatakan bahwa hubungan antara Malaysia dengan Indonesia yang sudah berlangsung lama, tidak boleh dirusak oleh masalah-masalah kecil yang bisa mengakibatkan kesalahpahaman di antara masyarakat kedua negara. "Datuk Rais tidak berbeda dari kita ... ketika kita melayani dia makanan minang, itu adalah sesuai dengan seleranya. "Hal ini berlaku untuk menunjukkan bahwa akar budaya kita adalah sama. Kesamaan budaya ini tak diragukan lagi akan mendapatkan keuntungan lebih dari program-program seperti pertukaran kunjungan,". Sebaliknya, jika komunikasi antara Indonesia dan Malaysia berjalan kurang baik maka, pasti akan ada salah paham dan masalah kecil bisa meledak di luar proporsi.
Beliau menyarankan bahwa unsur-unsur sastra seperti persaingan pantun dapat digunakan untuk memperluas hubungan. Isu yang mempengaruhi hubungan kedua negara dapat diatasi secara bertahap melalui program lanjutan seperti pertukaran kunjungan. Tifatul juga merasa bahwa program-program seperti pertukaran berita Warta Daerah harus terus dilakukan agar rakyat kedua negara itu bisa mendapatkan gambaran yang sebenarnya dari peristiwa di masing-masing negara.
Selama kunjungannya di sini, Dr Rais juga akan menghadiri sebuah pertunjukan musik oleh artis Malaysia di Best of ASEAN Performing Arts berjudul "1Malaysia: Harmony in Cultural Diversity".
11 Maret 2010. http://www.bernama.com/bernama/v5/newsindex.php?id=481691
Malaysia dan Indonesia secara bergiliran telah menjadi tuan rumah pertemuan tahunan JCM sejak didirikan pada tahun 1984. Dr Rais, yang mengundang rekannya ke pertemuan, mengatakan bahwa JCM mungkin akan membahas juga kerjasama di bidang radio dan televisi.
Sementara itu, Menkoinfo Tifatul mengatakan bahwa hubungan antara Malaysia dengan Indonesia yang sudah berlangsung lama, tidak boleh dirusak oleh masalah-masalah kecil yang bisa mengakibatkan kesalahpahaman di antara masyarakat kedua negara. "Datuk Rais tidak berbeda dari kita ... ketika kita melayani dia makanan minang, itu adalah sesuai dengan seleranya. "Hal ini berlaku untuk menunjukkan bahwa akar budaya kita adalah sama. Kesamaan budaya ini tak diragukan lagi akan mendapatkan keuntungan lebih dari program-program seperti pertukaran kunjungan,". Sebaliknya, jika komunikasi antara Indonesia dan Malaysia berjalan kurang baik maka, pasti akan ada salah paham dan masalah kecil bisa meledak di luar proporsi.
Beliau menyarankan bahwa unsur-unsur sastra seperti persaingan pantun dapat digunakan untuk memperluas hubungan. Isu yang mempengaruhi hubungan kedua negara dapat diatasi secara bertahap melalui program lanjutan seperti pertukaran kunjungan. Tifatul juga merasa bahwa program-program seperti pertukaran berita Warta Daerah harus terus dilakukan agar rakyat kedua negara itu bisa mendapatkan gambaran yang sebenarnya dari peristiwa di masing-masing negara.
Selama kunjungannya di sini, Dr Rais juga akan menghadiri sebuah pertunjukan musik oleh artis Malaysia di Best of ASEAN Performing Arts berjudul "1Malaysia: Harmony in Cultural Diversity".
11 Maret 2010. http://www.bernama.com/bernama/v5/newsindex.php?id=481691
Thursday 4 February 2010
PERBATASAN INDONESIA - MEDIA RELEASE - 5 FEBRUARI 2010
Menhut Lapor Panglima TNI
Selasa, 2 Februari 2010
Mengenai informasi tentang keterlibatan oknum TNI pada beberapa kasus di Perbatasan NKRI belakangan ini, Kepala Biro Humas Departemen Pertahanan Kolonel I Wayan Midhio mengaku sudah mendengar temuan itu namun belum membacanya. Tapi, beliau mendengar bahwa hal tersebut saat ini masih dianalisa oleh Direktur Wilayah Perbatasan.
Mengenai sanksi bagi prajurit TNI yang terlibat, Beliau menyerahkan sepenuhnya pada Markas Besar TNI, karena permasalahan tersebut merupakan masalah teknis. Sebelumnya Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Marsekal Muda Sagom Tamboen menegaskan pihaknya akan memberi sanksi tegas jika hal itu terbukti. Namun menurutnya, hasil riset itu adalah temuan lama yang diungkap kembali.
Direktur Eksekutif INFID ( International NGO Forum on Indonesian Development) Donatus K Marut menilai TNI di perbatasan harus segera direorganisasi. Kita melihat bahwa masalah itu soal keamanan, selama ini sudah ada TNI dan polisi tapi justru mereka sendiri yang terlibat.
Kamis, 04 Februari 2010 Dephan Juga Seriusi Perbatasan
Terkait pengamanan perbatasan Indonesia, Kementerian Pertahanan (Kemenhan) mengusung wacana agar Direktorat Analisa Lingkungan Strategi (Ditanglistra) menjadi Direktorat Intelijen Pertahanan.Dirjen Strategi Pertahanan Kemenhan, Mayjen TNI Syarifuddin Tippe, Kamis, di Jakarta, menyatakan, dengan memperkuat sistem intelijen nasional maka informasi terkait masalah-masalah yang bergejolak di lapangan dapat terserap.
Diubahnya Ditangalistra menjadi Direktorat Intelijen Pertahanan, dirasakan lebih dapat menyelesaikan masalah-masalah dari akar rumput. Sebelumnya, Ditangalistra hanya menganalisis lingkungan strategi. Masalah perbatasan bukan perkara mudah, sangat kompleks. Tidak saja masalah politik, tetapi juga ekonomi. Tidak hanya menyangkut satu negara, tetapi beberapa negara. Jadi, perlu penanganan yang komprehensif melibatkan banyak pemangku kepentingan.
Langkah yang diambil dalam jangka pendek, perlu melakukan koordinasi dengan organisasi-organisasi intelijen yang ada, serta mendidik, dan menyiapkan personel Ditanglistra di bidang intelijen di Lembaga Pendidikan Intelijen yang ada. Dijelaskannya, dalam bidang Kebijakan Strategi termasuk pengelolaan perbatasan perlu komitmen dan kesadaran yang tinggi dari semua pemangku kepentingan terkait dalam mengimplementasikan Minimum Essential Force (MEF) yang sudah menjadi keputusan politik pemerintah sebagai blue print pertahanan negara.
Wilayah perbatasan, sebagai garda terdepan Republik Indonesia mencerminkan kondisi umum kedaulatan bangsa dan negara Indonesia yang memiliki 10 batas laut dengan negara tetangga dan tiga perbatasan darat dengan negara tetangga.
Pulau Nipa Jadi Perbatasan Baru RI-Singapura
Persetujuan awal perbatasan RI-Singapura ditetapkan pada tahun 1973, 36 tahun lalu.
Senin, 2 Februari 2009, VIVAnews – Pemerintah Indonesia dan Singapura telah menyepakati perbatasan baru, baik laut maupun darat. Dalam kesepakatan itu, Pulau Nipa bagian utara jadi perbatasan kedua negara .
Menurut Presiden SBY, yang telah disepakati adalah segmen barat. Saudara tahu, Pulau Nipa, di Utara Pulau Nipa itulah disepakati batas teretorial. Kesepakatan mengenai batas baru merupakan hal penting. Sebab, persetujuan awal perbatasan kedua negara itu ditetapkan pada tahun 1973 atau 36 tahun lalu dan belum ada perundingan lanjutan.
Setelah melalui perundingan alot sejak tahun 2005, pemerintah Indonesia dan Singapura pada tahun 2008 akhirnya menyepakati Pulau Nipa sebagai batas dari kedua negara itu. Kesepakatan tersebut terjadi setelah melalui perundingan yang sungguh-sungguh, karena proses negoisasi itu tidak mudah.
Setelah dilakukan kesepakatan, perkembangan ekonomi antara Indonesia dengan Singapura diharapkan akan terus tumbuh dikawasan itu. Dengan disepakati perbatasan itu, baik geo ekonomi dan politik akan semakin jelas. Rencananya, untuk tindak lanjutnya kesepakatan resminya akan ditandatangani pada bulan Februari 2009. Dalam kesepakatan tersebut Menlu akan mewakili Pemerintah RI.
Pulau Nipa adalah pulau terluar Indonesia yang terletak di perbatasan Indonesia dengan Singapura, dan merupakan wilayah dari pemerintah kota Batam, provinsi Kepulauan Riau. Pulau ini berada di sebelah barat laut dari Pelabuhan Sekupang di Pulau Batam yang dapat dilihat dalam jalur perjalanan ferry dari pelabuhan Sekupang menuju pelabuhan Harbor Front di Singapura.
Perbatasan Indonesia-Singapura Masih Dibahas
Pemerintah Indonesia dan Singapura menyepakati perbatasan baru.
Selasa, 3 Februari 2009,
VIVAnews – Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono mengatakan kesepakatan perbatasan antara Indonesia-Singapura di Pulau Nipa masih dilakukan pembahasan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Berkaitan dengan hal itu, akan diadakan rapat kembali mengenai pulau Nipa
Beberapa waktu lalu, pemerintah Indonesia dan Singapura menyepakati perbatasan baru, baik laut maupun darat. Dalam kesepakatan itu, Pulau Nipa bagian utara jadi perbatasan kedua negara.
Pembahasan perbatasan itu akan menjadi salah satu agenda pertemuan internal presiden pada tanggal 3 Februari 2010. Pada Pertemuan tersebut Selain Juwono Sudarsono, Presiden Yudhoyono menerima Kepala Polisi Republik Indonesia Jenderal Bambang Hendarso Danuri, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, Widodo AS, Menteri Perhubungan, Bachtiar Chamsyah dan sejumlah menteri lainnya.
Kaltim Wilayah Perbatasan Terkaya Di Indonesia
Wednesday, 03 February 2010
Sebagai daerah perbatasan perekonomian Tarakan dinilai cukup maju dibandingkan daerah perbatasan lainnya. Selain sumber daya alam yang memadai Tarakan juga ditopang oleh perdagangan lintas batas dengan negara tetangga Malaysia. Meskipun hal tersebut banyak terbentur dengan permasalahan hukum dan Undang-Undang yang berlaku.
Berkembangnya perekonomian di wilayah Kalimantan Timur disampaikan dalam seminar sehari bersama Universitas Borneo. Seminar dengan tema percepatan pembangunan ekonomi perbatasan dan percepatan pembentukan Kalimantan Utara (Kaltara) menghadirkan 3 nara sumber yakni Margiono dan Djakaria Basra dari kalangan akademisi serta Irwan Joko Hermawan dari perbankan.
Pentingnya seminar ini karena masih banyaknya daerah perbatasan yang terkesan terisolasi dari daerah lainnya. Tapi tidak untuk Kaltim khususnya Tarakan. Dengan suber daya alam yang melimpah menjadikan perputaran uang bisa mencapai 3.5 trilyun perbulannya. Selain itu perdagangan lintas batas yang dilakukan secara ilegal ternyata juga ikut berperan dalam mendorong roda per ekonomian Kaltim.
Sayangnya, dampak dari perkembangan tersebut justru berakibat dengan berkurangnya rasa Nasionalisme terhadap masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya masyarakat perbatasan menggunakan atau mengkonsumsi barang dari negeri Jiran tersebut.
TNI Perketat Penjagaan di Perbatasan Timor Leste dan Australia
Senin, 01 Februari 2010
TEMPO Interaktif, Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso meminta prajurit yang bertugas di perbatasan antara Indonesia-Timor Leste dan Australia untuk memperketat penjagaan di daerah perbatasan. Panglima TNI tidak banyak menyoroti tentang situasi pertahanan dan keamanan di NTT. Panglima TNI meminta agar prajurit TNI menjaga perbatasan dengan baik.
Lokasi perbatasan antara Indonesia-Timor Leste dan Australia terdiri dari pulau-pulau yang membutuhkan sarana transportasi dan komunikasi yang memadai sehingga harus mendapat penjagaan yang ketat. Selain itu, Panglima TNI juga meminta jajaran TNI mengawal transisi demokrasi yang saat ini sedang berlangsung demi menjaga stabilitas nasional.
Selama 11 tahun reformasi, menurut dia, demokrasi di Indonesia masih dalam masa transisi, maka jajaran TNI harus turut ambil bagian untuk menyukseskan masa transisi tersebut. Masa transisi ini kalau berlangsung terlalu lama akan berdampak pada stabilitas nasional.
Modal utama dalam menyukseskan masa transisi ini, lanjutnya, jajaran TNI harus menjalin kerjasama dengan Polri dan pemerintah. Panglima TNI menekankan perlunya menjalin kerjasama dengan Polri dan pemerintah daerah untuk sama-sama mengawal masa transisi ini sehingga dapat dilalui dengan sukses. Sesuai rencana, hari Senin, tanggal 1 Februari 2010 Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso akan bertolak ke Atambua, Belu untuk menyerahkan 1000 unit rumah ke Menteri Sosial (Mensos) Salim Segaf Al-Jufri.
Tjahjo kumolo: prioritaskan remunerasi prajurit di perbatasan
Wednesday, 03 February 2010
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR RI Tjahjo Kumolo mengatakan, kebijakan peningkatan kesejahteraan melalui remunerasi seharusnya diprioritaskan kepada para prajurit TNI terutama yang bertugas di kawasan perbatasan. Hal-hal seperti ini yang harus mendapat perhatian khusus, bukan yang lain, seperti peningkatan gaji pejabat, pengadaan mobil mewah untuk birokrat. Kawasan perbatasan dan pulau-pulau terluar atau terdepan memang harus ada penanganan khusus. Hal itu harus dimulai dengan merealisasikan program remunerasi atau peningkatan pendapatan yang disesuaikan dengan beban tugas dan kesejahteraan prajurit yang bertugas di perbatasan.
Seharusnya, peningkatan kesejahteraan bagi prajurit TNI di perbatasan yang menjadi prioritas untuk segera disusun karena berkaitan erat dengan masalah pertahanan dan pengawalan kedaulatan NKRI di tapal batas. Apalagi, dirinya dan sejumlah rekan-rekannya di Komisi I DPR RI telah memperoleh masukan dari hasil kunjungan kerja ke kawasan perbatasan.
Berdasarkan hasil kunjungan kerja tersebut, berbagai fasilitas TNI masih sangat kurang dibanding militer negara tetangga. Prajurit kita perlu mendapatkan remunerasi yang pas, karena merekalah pengawal republik sejati yang setia membela kepentingan dan kedaulatan NKRI.
Kemenhan Berniat Perkuat Intelijen Perbatasan
Kamis, 04 February 2010
Kementerian Pertahanan (Kemhan) mengusulkan Direktorat Analisa Lingkungan Strategi (Ditanglistra) dikonversi menjadi Direktorat Intelijen Pertahanan, terkait optimalisasi pengamanan perbatasan. Dirjen Strategi Pertahanan, Mayjen TNI Syarifuddin Tippe, usai Rakornis Ditjen Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan mengatakan bahwa pada umumnya, keberadaan direktorat intelijen itu untuk memperkuat sistem intelijen nasional.
Ia mengatakan, eksistensi wilayah perbatasan mencerminkan kondisi umum kedaulatan bangsa dan negara Indonesia yang memiliki 10 batas laut dengan negara tetangga dan tiga perbatasan darat dengan negara tetangga. Selama ini Ditangalistra lebih bersifat hanya menganalisis lingkungan strategi, sedangkan penyelesaian masalah perbatasan bukan perkara mudah, sangat kompleks. Bukan hanya masalah politik, tetapi juga ekonomi. Tidak hanya menyangkut satu negara, tetapi beberapa negara. Jadi, perlu penanganan yang komprehensif melibatkan banyak pemangku kepentingan. Dalam jangka pendek, perlu dilakukan koordinasi dengan organisasi-organisasi intelijen yang ada, serta mendidik, dan menyiapkan personel Ditanglistra di bidang intelijen di Lembaga Pendidikan Intelijen yang ada.
Dalam bidang Kebijakan Strategi termasuk pengelolaan perbatasan, perlu komitmen dan kesadaran yang tinggi dari semua pemangku kepentingan terkait dalam penerapan Minimum Essential Force (MEF) yang sudah menjadi keputusan politik pemerintah sebagai blue print pertahanan negara. Di samping itu juga pembangunan pertahanan nirmiliter perlu mendapat perhatian serius dari semua stakeholder terkait di luar Kementerian Pertahanan dan TNI.Republika.co.id
Biaya Mobil Mewah Lebih Baik untuk TNI di Natuna
Kamis, 4 Februari 2010
KOMPAS.com — Pengamat politik UI Hermawan Sulistyo prihatin dengan beberapa pulau kecil di daerah terluar yang rentan direbut oleh negara tetangga, termasuk Blok Natuna. Seharusnya pemerintah memberikan perhatian kepada permasalahan yang lebih substansial dibanding mengurusi isu-isu yang ada.
Hermawan menilai pembelian mobil Toyota Crown Royal Saloon adalah pemborosan. Seharusnya pemerintah membangun infrastruktur dan menyejahterakan para tentara yang berjaga di daerah perbatasan tersebut. "Untuk mobil saja Rp 200 miliar, bayangkan itu bisa untuk menggaji 5-10 tahun seluruh tentara di Natuna," kata Hermawan Sulistyo dalam acara peluncuran buku Natuna Kapal Induk Amerika di Galeri Cafe, Taman Ismail Marzuki (TIM), Jl Cikini Raya, Jakarta Pusat, Kamis (4/2/2010).
Ia menilai, sesuatu yang miris terjadi jika Indonesia yang kaya dengan alamnya, tetapi prajurit di perbatasan justru tidak sejahtera. Kenaikan tunjangan bagi para prajurit di wilayah perbatasan dinilai belum cukup memenuhi kebutuhan para prajurit di wilayah terpencil. "Paling mereka dapat Rp 1,5 sampai Rp 2 juta. Minimal harus Rp 5 juta, bagi prajurit dengan pangkat terendah tidak boleh kurang dari Rp 3 juta," terangnya.
Dia menilai, hingga saat ini pemerintah belum menunjukkan political will untuk membenahi wilayah perbatasan. Baru sebatas retorika belaka di media massa. "Jika berkeliling di perbatasan bisa dilihat tidak ada realisasinya sama sekali," cetusnya.
Apalagi, di tengah dana APBN yang selalu defisit, justru pemerintah menaikkan gaji para pejabat tinggi. Pemerintah cenderung menaikkan gaji pejabat dibanding menaikkan gaji tentara di perbatasan," ujarnya.
Penulis buku Peter A Rohi menyatakan, posisi Natuna yang sangat dekat wilayah Spratly dan dikelilingi enam negara adalah sangat strategis. Karena itu, tak heran kapal-kapal armada ke-7 Amerika Serikat (AS) yang berpangkalan di Yokosuka, Jepang, rajin bermanuver mendekati Natuna. Terakhir 8 Juni 2009 lalu, kapal induk AS kembali merapat dan berhasil digiring oleh TNI.
Selain posisinya yang strategis, Natuna juga memiliki kekayaan gas yang melimpah dengan potensi devisa 25 miliar dollar AS per tahun atau sekitar Rp 225 triliun per tahun. Karena itu, banyak negara yang melirik Natuna. "Hasil riset menyebutkan, hingga tahun 2003 pemintaan gas akan meningkat tajam di kawasan Asia, khususnya China," kata Peter.
Peter yang pernah bergabung di KKO (sekarang Marinir) dan bertugas di Natuna mengungkapkan, Natuna pernah dilirik jadi area latihan perang oleh Singapura dan AS. Untungnya Bupati Natuna Daeng Rusnadi (sekarang tahanan KPK) dan masyarakatnya menolak. "Meski pemerintah pusat waktu itu sudah mengizinkan. Dan bahkan PM Singapura sudah ada di Jakarta," ujarnya.
Ia melihat sistem pertahanan Indonesia untuk daerah perbatasan termasuk Natuna masih tumpang tindih. Ia mengimbau seluruh kemananan dan pertahanan di wilayah Natuna diserahkan sepenuhnya kepada Angkatan Laut.
Pemerintah juga harus punya suatu konsep pertahanan wilayah Natuna dengan mengedepankan masyarakat sekitar Natuna sebagai tameng pertahanan pertama. Tentu saja peran tersebut dibangun dengan menyejahterakan masyarakat di sana sebelumnya. Dengan begitu, ada kesadaran masyarakat untuk memerhatikan setiap pergerakan kapal-kapal asing. "Mereka harus dijadikan tameng pertama. Makanya kesejahteraan rakyat di sana juga harus diperhatikan," tegas Peter.
Karena posisi Natuna yang luar biasa, pada tahun 2003 mantan Presiden Riau Merdeka Tabrani Rab pernah mengajak Daeng Rusnadi untuk bertemu AS menjajaki tawaran menjadi negara bagian Amerika setelah Hawaii. "Bahkan saya ajak Hasan Tiro (Aceh) dan Theys Hiyo Eluay (Papua) dalam sebuah pertemuan di Singapura untuk perundingan. Sayang Daeng menolak. Padahal, Natuna adalah wilayah strategis yang punya nilai tawar tinggi kepada AS. Kalau perlu daratan Natuna menjadi kapal induk AS, karena berhadapan langsung dengan 7 negara," kata Tabrani.
Perkokoh pertahanan AL
Mantan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana (Purn) Slamet Subiyanto mengatakan bahwa yang diperlukan guna menghindari perebutan Blok Natuna dari AS maupun negara tetangga yakni dengan memperkuat pertahanan AL. Salah satunya dengan menghadirkan kapal induk yang melakukan patroli sesering mungkin di wilayah Natuna dan sekitarnya. Dengan kapal induk, bisa memberikan efek psikologis kepada kapal asing yang berusaha menyelinap ke perairan Indonesia. Ke depan, kapal-kapal besar harus sesering mungkin berpatroli di wilayah Natuna.
Selain itu, pemerintah dengan komando TNI AL harus punya satu konsep pertahanan yang bisa menghitung seberapa besar kekuatan negara luar agar bisa disiapkan kekuatan untuk mengimbanginya. Memang saat ini anggaran minim, tapi kan harus bisa diselesaikan masalah-masalah seperti itu.
Beliau merasa khawatir jika pemerintah menurunkan kuota logistik untuk para tentara yang menjaga perbatasan wilayah, maka peluang pencurian sumber kekayaan alam di Natuna dan wilayah perairan lainnya akan semakin besar. Dukungan logistik tentara jangan dibatasi. Seharusnya kan ditambah.
Orang Asing Lama Menunggu
Kamis, 4/2/2010
Dalam salah satu acara pada awal tahun ini, saya terlibat perbincangan dengan dua ekspatriat yang sudah cukup lama berada di Indonesia, urban planner dari Skotlandia dan ahli ritel dari Suriname.
Urban planner itu mengatakan, ”Indonesia sedang berbenah. Walaupun Jakarta tertinggal dari kota besar lain di dunia dalam hal infrastruktur jalan, paling tidak sekarang Jakarta Outer Ring Road (JORR) sudah mulai kelihatan. Tahun ini JORR W1 selesai. Hal ini akan sangat membantu lalu lintas dan pertumbuhan kawasan tersebut. Selain itu, sekarang sudah saatnya Indonesia membuka agar orang asing bisa memiliki properti di Indonesia. Dengan demikian, multiplier effect-nya besar sekali, bukan hanya pendapatan dari penjualan properti, tetapi mereka akan transfer ilmu dan hal lain ke Indonesia.”
Kemudian yang satunya lagi menambahkan, ”Apalagi bila dibandingkan dengan sumber daya lainnya, properti adalah investasi yang tidak dapat dibawa pergi oleh orang asing ke negaranya karena berupa fisik bangunan dan tanah.”
Perbincangan ini menarik karena wacana orang asing bisa memiliki properti di Indonesia memang sudah direncanakan sejak beberapa tahun lalu. Pertanyaannya sekarang, apakah peluang dan tantangannya bila kita membolehkan orang asing bisa memiliki properti di Indonesia?
Peluangnya tentu saja besar. Makanya Malaysia, yang pada saat pertama kali meluncurkan program ini tampak berhati-hati, sekarang meregulasi peraturannya menjadi lebih mudah. Malaysia adalah salah satu contoh yang bagus. Dengan program ”Malaysia My Second Home Program”, orang asing bisa membeli properti dan tinggal di Malaysia. Ini adalah satu jawaban terhadap pemasukan dari foreign direct investment (FDI).
Salah seorang mantan menteri Malaysia baru-baru ini mengekspresikan kekhawatirannya terhadap persaingan ekonomi negaranya terhadap negara lain di ASEAN. Berdasarkan data, dari total FDI di Asia Tenggara pada tahun 1980, sebesar 34 persen ke Malaysia dan kurang dari 1 persen ke Vietnam. Namun, dua tahun lalu, total FDI Malaysia dan Vietnam sudah hampir sama.
Vietnam memang juga sudah meregulasi peraturannya dengan memperbolehkan orang asing membeli properti. Contoh lain adalah Singapura. Walaupun tentu saja kondisi Singapura jauh berbeda dengan Indonesia, dengan sumber daya yang terbatas, mereka harus selalu berpikir keras untuk mendapatkan dana asing masuk ke negaranya. Masih banyak contoh lain seperti di Amerika, Eropa, dan Australia.
Dana yang terserap
Bagaimana dengan Indonesia? Dari diskusi dengan beberapa pihak, potensinya diprediksikan bisa 3 miliar-5 miliar dollar AS atau Rp 30 triliun-Rp 50 triliun dana masuk setiap tahun kalau properti Indonesia dibuka untuk dimiliki orang asing. Dengan asumsi dasar pertumbuhan ekonomi 5-5,5 persen pada tahun 2010, tentu saja angka tersebut akan memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Perlu kita sadari, selain peluang, kita mempunyai tantangan dan pekerjaan rumah bila membolehkan orang asing bisa memiliki properti di Indonesia. Pertama adalah bagaimana kebijaksanaan ini bisa berguna bagi masyarakat Indonesia? Salah satunya adalah penerimaan pajak. Bayangkan betapa besar penerimaan pajak bagi negara dari transaksi tersebut.
Selain itu, berapa banyak tenaga kerja dan produk bangunan yang terserap dari penjualan ini, serta dari pendapatan yang didapatkan oleh masyarakat bila orang asing tersebut datang untuk memenuhi kebutuhan mereka di Indonesia.
Kedua, harus dipikirkan agar masyarakat berpenghasilan rendah dapat tetap memiliki properti yang layak dengan harga terjangkau. Untuk itu pemerintah bisa melanjutkan program rumah sederhana dan rusunami yang tepat sasaran dengan subsidi dan insentif bagi masyarakat menengah.
Dengan dibukanya kepemilikan properti untuk orang asing, secara hukum ekonomi, harga properti di Indonesia pada umumnya akan naik. Ketiga, tentu perlu regulasi hukum dari peraturan yang ada, seperti masalah pertanahan, jangka waktu kepemilikan properti oleh orang asing, dan hal teknis lain.
Juga perlu diketahui oleh masyarakat, kalaupun dibuka kepemilikan properti untuk orang asing, tidak berarti semua jenis properti dapat dibeli oleh mereka. Jadi, harus dibuat peraturan yang jelas untuk itu.
Misalnya, mereka hanya dapat membeli apartemen di Indonesia, tidak bisa membeli tanah atau landed house. Itu pun dengan apartemen yang harganya per unit sudah kita tentukan, misalnya sebesar 100.000 dollar AS-150.000 dollar AS per unit. Lalu dalam satu tower apartemen, rasio kepemilikan orang asing lebih kecil dari warga negara Indonesia.
Sebagai hasil dari investasi mereka di Indonesia, orang asing bisa memperoleh sejumlah kemudahan. Misalnya, dalam pengurusan visa/izin tinggal, lalu mereka mendapatkan kepastian hukum atas properti yang mereka miliki.
Sebagai informasi, pada saat saya menyiapkan tulisan ini, ada orang Singapura yang berdiskusi yang mengutarakan minat untuk membeli properti di Indonesia. Dia sebelumnya akan membeli properti di Thailand. Namun, karena kondisi politiknya kurang kondusif, orang Singapura itu berencana membeli properti di Indonesia.
Lalu pengembang salah satu proyek properti apartemen di Kuala Lumpur menyebutkan bahwa proyek mereka telah dibeli oleh 25 bangsa di dunia dan mereka sedang melanjutkan penjualan dalam fase berikutnya. Jadi, peluang dan tantangan di sesama negara ASEAN pun selalu ada. Untuk itu, apa pun yang akan ditetapkan pemerintah tentang hal ini, saya yakin pasti kebijaksanaan tersebut berguna untuk pembangunan dan kesejahteraan bangsa ini. Sumber: KOMPAS Cetak, Kamis, 4 Februari 2010
Selasa, 2 Februari 2010
Mengenai informasi tentang keterlibatan oknum TNI pada beberapa kasus di Perbatasan NKRI belakangan ini, Kepala Biro Humas Departemen Pertahanan Kolonel I Wayan Midhio mengaku sudah mendengar temuan itu namun belum membacanya. Tapi, beliau mendengar bahwa hal tersebut saat ini masih dianalisa oleh Direktur Wilayah Perbatasan.
Mengenai sanksi bagi prajurit TNI yang terlibat, Beliau menyerahkan sepenuhnya pada Markas Besar TNI, karena permasalahan tersebut merupakan masalah teknis. Sebelumnya Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Marsekal Muda Sagom Tamboen menegaskan pihaknya akan memberi sanksi tegas jika hal itu terbukti. Namun menurutnya, hasil riset itu adalah temuan lama yang diungkap kembali.
Direktur Eksekutif INFID ( International NGO Forum on Indonesian Development) Donatus K Marut menilai TNI di perbatasan harus segera direorganisasi. Kita melihat bahwa masalah itu soal keamanan, selama ini sudah ada TNI dan polisi tapi justru mereka sendiri yang terlibat.
Kamis, 04 Februari 2010 Dephan Juga Seriusi Perbatasan
Terkait pengamanan perbatasan Indonesia, Kementerian Pertahanan (Kemenhan) mengusung wacana agar Direktorat Analisa Lingkungan Strategi (Ditanglistra) menjadi Direktorat Intelijen Pertahanan.Dirjen Strategi Pertahanan Kemenhan, Mayjen TNI Syarifuddin Tippe, Kamis, di Jakarta, menyatakan, dengan memperkuat sistem intelijen nasional maka informasi terkait masalah-masalah yang bergejolak di lapangan dapat terserap.
Diubahnya Ditangalistra menjadi Direktorat Intelijen Pertahanan, dirasakan lebih dapat menyelesaikan masalah-masalah dari akar rumput. Sebelumnya, Ditangalistra hanya menganalisis lingkungan strategi. Masalah perbatasan bukan perkara mudah, sangat kompleks. Tidak saja masalah politik, tetapi juga ekonomi. Tidak hanya menyangkut satu negara, tetapi beberapa negara. Jadi, perlu penanganan yang komprehensif melibatkan banyak pemangku kepentingan.
Langkah yang diambil dalam jangka pendek, perlu melakukan koordinasi dengan organisasi-organisasi intelijen yang ada, serta mendidik, dan menyiapkan personel Ditanglistra di bidang intelijen di Lembaga Pendidikan Intelijen yang ada. Dijelaskannya, dalam bidang Kebijakan Strategi termasuk pengelolaan perbatasan perlu komitmen dan kesadaran yang tinggi dari semua pemangku kepentingan terkait dalam mengimplementasikan Minimum Essential Force (MEF) yang sudah menjadi keputusan politik pemerintah sebagai blue print pertahanan negara.
Wilayah perbatasan, sebagai garda terdepan Republik Indonesia mencerminkan kondisi umum kedaulatan bangsa dan negara Indonesia yang memiliki 10 batas laut dengan negara tetangga dan tiga perbatasan darat dengan negara tetangga.
Pulau Nipa Jadi Perbatasan Baru RI-Singapura
Persetujuan awal perbatasan RI-Singapura ditetapkan pada tahun 1973, 36 tahun lalu.
Senin, 2 Februari 2009, VIVAnews – Pemerintah Indonesia dan Singapura telah menyepakati perbatasan baru, baik laut maupun darat. Dalam kesepakatan itu, Pulau Nipa bagian utara jadi perbatasan kedua negara .
Menurut Presiden SBY, yang telah disepakati adalah segmen barat. Saudara tahu, Pulau Nipa, di Utara Pulau Nipa itulah disepakati batas teretorial. Kesepakatan mengenai batas baru merupakan hal penting. Sebab, persetujuan awal perbatasan kedua negara itu ditetapkan pada tahun 1973 atau 36 tahun lalu dan belum ada perundingan lanjutan.
Setelah melalui perundingan alot sejak tahun 2005, pemerintah Indonesia dan Singapura pada tahun 2008 akhirnya menyepakati Pulau Nipa sebagai batas dari kedua negara itu. Kesepakatan tersebut terjadi setelah melalui perundingan yang sungguh-sungguh, karena proses negoisasi itu tidak mudah.
Setelah dilakukan kesepakatan, perkembangan ekonomi antara Indonesia dengan Singapura diharapkan akan terus tumbuh dikawasan itu. Dengan disepakati perbatasan itu, baik geo ekonomi dan politik akan semakin jelas. Rencananya, untuk tindak lanjutnya kesepakatan resminya akan ditandatangani pada bulan Februari 2009. Dalam kesepakatan tersebut Menlu akan mewakili Pemerintah RI.
Pulau Nipa adalah pulau terluar Indonesia yang terletak di perbatasan Indonesia dengan Singapura, dan merupakan wilayah dari pemerintah kota Batam, provinsi Kepulauan Riau. Pulau ini berada di sebelah barat laut dari Pelabuhan Sekupang di Pulau Batam yang dapat dilihat dalam jalur perjalanan ferry dari pelabuhan Sekupang menuju pelabuhan Harbor Front di Singapura.
Perbatasan Indonesia-Singapura Masih Dibahas
Pemerintah Indonesia dan Singapura menyepakati perbatasan baru.
Selasa, 3 Februari 2009,
VIVAnews – Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono mengatakan kesepakatan perbatasan antara Indonesia-Singapura di Pulau Nipa masih dilakukan pembahasan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Berkaitan dengan hal itu, akan diadakan rapat kembali mengenai pulau Nipa
Beberapa waktu lalu, pemerintah Indonesia dan Singapura menyepakati perbatasan baru, baik laut maupun darat. Dalam kesepakatan itu, Pulau Nipa bagian utara jadi perbatasan kedua negara.
Pembahasan perbatasan itu akan menjadi salah satu agenda pertemuan internal presiden pada tanggal 3 Februari 2010. Pada Pertemuan tersebut Selain Juwono Sudarsono, Presiden Yudhoyono menerima Kepala Polisi Republik Indonesia Jenderal Bambang Hendarso Danuri, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, Widodo AS, Menteri Perhubungan, Bachtiar Chamsyah dan sejumlah menteri lainnya.
Kaltim Wilayah Perbatasan Terkaya Di Indonesia
Wednesday, 03 February 2010
Sebagai daerah perbatasan perekonomian Tarakan dinilai cukup maju dibandingkan daerah perbatasan lainnya. Selain sumber daya alam yang memadai Tarakan juga ditopang oleh perdagangan lintas batas dengan negara tetangga Malaysia. Meskipun hal tersebut banyak terbentur dengan permasalahan hukum dan Undang-Undang yang berlaku.
Berkembangnya perekonomian di wilayah Kalimantan Timur disampaikan dalam seminar sehari bersama Universitas Borneo. Seminar dengan tema percepatan pembangunan ekonomi perbatasan dan percepatan pembentukan Kalimantan Utara (Kaltara) menghadirkan 3 nara sumber yakni Margiono dan Djakaria Basra dari kalangan akademisi serta Irwan Joko Hermawan dari perbankan.
Pentingnya seminar ini karena masih banyaknya daerah perbatasan yang terkesan terisolasi dari daerah lainnya. Tapi tidak untuk Kaltim khususnya Tarakan. Dengan suber daya alam yang melimpah menjadikan perputaran uang bisa mencapai 3.5 trilyun perbulannya. Selain itu perdagangan lintas batas yang dilakukan secara ilegal ternyata juga ikut berperan dalam mendorong roda per ekonomian Kaltim.
Sayangnya, dampak dari perkembangan tersebut justru berakibat dengan berkurangnya rasa Nasionalisme terhadap masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya masyarakat perbatasan menggunakan atau mengkonsumsi barang dari negeri Jiran tersebut.
TNI Perketat Penjagaan di Perbatasan Timor Leste dan Australia
Senin, 01 Februari 2010
TEMPO Interaktif, Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso meminta prajurit yang bertugas di perbatasan antara Indonesia-Timor Leste dan Australia untuk memperketat penjagaan di daerah perbatasan. Panglima TNI tidak banyak menyoroti tentang situasi pertahanan dan keamanan di NTT. Panglima TNI meminta agar prajurit TNI menjaga perbatasan dengan baik.
Lokasi perbatasan antara Indonesia-Timor Leste dan Australia terdiri dari pulau-pulau yang membutuhkan sarana transportasi dan komunikasi yang memadai sehingga harus mendapat penjagaan yang ketat. Selain itu, Panglima TNI juga meminta jajaran TNI mengawal transisi demokrasi yang saat ini sedang berlangsung demi menjaga stabilitas nasional.
Selama 11 tahun reformasi, menurut dia, demokrasi di Indonesia masih dalam masa transisi, maka jajaran TNI harus turut ambil bagian untuk menyukseskan masa transisi tersebut. Masa transisi ini kalau berlangsung terlalu lama akan berdampak pada stabilitas nasional.
Modal utama dalam menyukseskan masa transisi ini, lanjutnya, jajaran TNI harus menjalin kerjasama dengan Polri dan pemerintah. Panglima TNI menekankan perlunya menjalin kerjasama dengan Polri dan pemerintah daerah untuk sama-sama mengawal masa transisi ini sehingga dapat dilalui dengan sukses. Sesuai rencana, hari Senin, tanggal 1 Februari 2010 Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso akan bertolak ke Atambua, Belu untuk menyerahkan 1000 unit rumah ke Menteri Sosial (Mensos) Salim Segaf Al-Jufri.
Tjahjo kumolo: prioritaskan remunerasi prajurit di perbatasan
Wednesday, 03 February 2010
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR RI Tjahjo Kumolo mengatakan, kebijakan peningkatan kesejahteraan melalui remunerasi seharusnya diprioritaskan kepada para prajurit TNI terutama yang bertugas di kawasan perbatasan. Hal-hal seperti ini yang harus mendapat perhatian khusus, bukan yang lain, seperti peningkatan gaji pejabat, pengadaan mobil mewah untuk birokrat. Kawasan perbatasan dan pulau-pulau terluar atau terdepan memang harus ada penanganan khusus. Hal itu harus dimulai dengan merealisasikan program remunerasi atau peningkatan pendapatan yang disesuaikan dengan beban tugas dan kesejahteraan prajurit yang bertugas di perbatasan.
Seharusnya, peningkatan kesejahteraan bagi prajurit TNI di perbatasan yang menjadi prioritas untuk segera disusun karena berkaitan erat dengan masalah pertahanan dan pengawalan kedaulatan NKRI di tapal batas. Apalagi, dirinya dan sejumlah rekan-rekannya di Komisi I DPR RI telah memperoleh masukan dari hasil kunjungan kerja ke kawasan perbatasan.
Berdasarkan hasil kunjungan kerja tersebut, berbagai fasilitas TNI masih sangat kurang dibanding militer negara tetangga. Prajurit kita perlu mendapatkan remunerasi yang pas, karena merekalah pengawal republik sejati yang setia membela kepentingan dan kedaulatan NKRI.
Kemenhan Berniat Perkuat Intelijen Perbatasan
Kamis, 04 February 2010
Kementerian Pertahanan (Kemhan) mengusulkan Direktorat Analisa Lingkungan Strategi (Ditanglistra) dikonversi menjadi Direktorat Intelijen Pertahanan, terkait optimalisasi pengamanan perbatasan. Dirjen Strategi Pertahanan, Mayjen TNI Syarifuddin Tippe, usai Rakornis Ditjen Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan mengatakan bahwa pada umumnya, keberadaan direktorat intelijen itu untuk memperkuat sistem intelijen nasional.
Ia mengatakan, eksistensi wilayah perbatasan mencerminkan kondisi umum kedaulatan bangsa dan negara Indonesia yang memiliki 10 batas laut dengan negara tetangga dan tiga perbatasan darat dengan negara tetangga. Selama ini Ditangalistra lebih bersifat hanya menganalisis lingkungan strategi, sedangkan penyelesaian masalah perbatasan bukan perkara mudah, sangat kompleks. Bukan hanya masalah politik, tetapi juga ekonomi. Tidak hanya menyangkut satu negara, tetapi beberapa negara. Jadi, perlu penanganan yang komprehensif melibatkan banyak pemangku kepentingan. Dalam jangka pendek, perlu dilakukan koordinasi dengan organisasi-organisasi intelijen yang ada, serta mendidik, dan menyiapkan personel Ditanglistra di bidang intelijen di Lembaga Pendidikan Intelijen yang ada.
Dalam bidang Kebijakan Strategi termasuk pengelolaan perbatasan, perlu komitmen dan kesadaran yang tinggi dari semua pemangku kepentingan terkait dalam penerapan Minimum Essential Force (MEF) yang sudah menjadi keputusan politik pemerintah sebagai blue print pertahanan negara. Di samping itu juga pembangunan pertahanan nirmiliter perlu mendapat perhatian serius dari semua stakeholder terkait di luar Kementerian Pertahanan dan TNI.Republika.co.id
Biaya Mobil Mewah Lebih Baik untuk TNI di Natuna
Kamis, 4 Februari 2010
KOMPAS.com — Pengamat politik UI Hermawan Sulistyo prihatin dengan beberapa pulau kecil di daerah terluar yang rentan direbut oleh negara tetangga, termasuk Blok Natuna. Seharusnya pemerintah memberikan perhatian kepada permasalahan yang lebih substansial dibanding mengurusi isu-isu yang ada.
Hermawan menilai pembelian mobil Toyota Crown Royal Saloon adalah pemborosan. Seharusnya pemerintah membangun infrastruktur dan menyejahterakan para tentara yang berjaga di daerah perbatasan tersebut. "Untuk mobil saja Rp 200 miliar, bayangkan itu bisa untuk menggaji 5-10 tahun seluruh tentara di Natuna," kata Hermawan Sulistyo dalam acara peluncuran buku Natuna Kapal Induk Amerika di Galeri Cafe, Taman Ismail Marzuki (TIM), Jl Cikini Raya, Jakarta Pusat, Kamis (4/2/2010).
Ia menilai, sesuatu yang miris terjadi jika Indonesia yang kaya dengan alamnya, tetapi prajurit di perbatasan justru tidak sejahtera. Kenaikan tunjangan bagi para prajurit di wilayah perbatasan dinilai belum cukup memenuhi kebutuhan para prajurit di wilayah terpencil. "Paling mereka dapat Rp 1,5 sampai Rp 2 juta. Minimal harus Rp 5 juta, bagi prajurit dengan pangkat terendah tidak boleh kurang dari Rp 3 juta," terangnya.
Dia menilai, hingga saat ini pemerintah belum menunjukkan political will untuk membenahi wilayah perbatasan. Baru sebatas retorika belaka di media massa. "Jika berkeliling di perbatasan bisa dilihat tidak ada realisasinya sama sekali," cetusnya.
Apalagi, di tengah dana APBN yang selalu defisit, justru pemerintah menaikkan gaji para pejabat tinggi. Pemerintah cenderung menaikkan gaji pejabat dibanding menaikkan gaji tentara di perbatasan," ujarnya.
Penulis buku Peter A Rohi menyatakan, posisi Natuna yang sangat dekat wilayah Spratly dan dikelilingi enam negara adalah sangat strategis. Karena itu, tak heran kapal-kapal armada ke-7 Amerika Serikat (AS) yang berpangkalan di Yokosuka, Jepang, rajin bermanuver mendekati Natuna. Terakhir 8 Juni 2009 lalu, kapal induk AS kembali merapat dan berhasil digiring oleh TNI.
Selain posisinya yang strategis, Natuna juga memiliki kekayaan gas yang melimpah dengan potensi devisa 25 miliar dollar AS per tahun atau sekitar Rp 225 triliun per tahun. Karena itu, banyak negara yang melirik Natuna. "Hasil riset menyebutkan, hingga tahun 2003 pemintaan gas akan meningkat tajam di kawasan Asia, khususnya China," kata Peter.
Peter yang pernah bergabung di KKO (sekarang Marinir) dan bertugas di Natuna mengungkapkan, Natuna pernah dilirik jadi area latihan perang oleh Singapura dan AS. Untungnya Bupati Natuna Daeng Rusnadi (sekarang tahanan KPK) dan masyarakatnya menolak. "Meski pemerintah pusat waktu itu sudah mengizinkan. Dan bahkan PM Singapura sudah ada di Jakarta," ujarnya.
Ia melihat sistem pertahanan Indonesia untuk daerah perbatasan termasuk Natuna masih tumpang tindih. Ia mengimbau seluruh kemananan dan pertahanan di wilayah Natuna diserahkan sepenuhnya kepada Angkatan Laut.
Pemerintah juga harus punya suatu konsep pertahanan wilayah Natuna dengan mengedepankan masyarakat sekitar Natuna sebagai tameng pertahanan pertama. Tentu saja peran tersebut dibangun dengan menyejahterakan masyarakat di sana sebelumnya. Dengan begitu, ada kesadaran masyarakat untuk memerhatikan setiap pergerakan kapal-kapal asing. "Mereka harus dijadikan tameng pertama. Makanya kesejahteraan rakyat di sana juga harus diperhatikan," tegas Peter.
Karena posisi Natuna yang luar biasa, pada tahun 2003 mantan Presiden Riau Merdeka Tabrani Rab pernah mengajak Daeng Rusnadi untuk bertemu AS menjajaki tawaran menjadi negara bagian Amerika setelah Hawaii. "Bahkan saya ajak Hasan Tiro (Aceh) dan Theys Hiyo Eluay (Papua) dalam sebuah pertemuan di Singapura untuk perundingan. Sayang Daeng menolak. Padahal, Natuna adalah wilayah strategis yang punya nilai tawar tinggi kepada AS. Kalau perlu daratan Natuna menjadi kapal induk AS, karena berhadapan langsung dengan 7 negara," kata Tabrani.
Perkokoh pertahanan AL
Mantan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana (Purn) Slamet Subiyanto mengatakan bahwa yang diperlukan guna menghindari perebutan Blok Natuna dari AS maupun negara tetangga yakni dengan memperkuat pertahanan AL. Salah satunya dengan menghadirkan kapal induk yang melakukan patroli sesering mungkin di wilayah Natuna dan sekitarnya. Dengan kapal induk, bisa memberikan efek psikologis kepada kapal asing yang berusaha menyelinap ke perairan Indonesia. Ke depan, kapal-kapal besar harus sesering mungkin berpatroli di wilayah Natuna.
Selain itu, pemerintah dengan komando TNI AL harus punya satu konsep pertahanan yang bisa menghitung seberapa besar kekuatan negara luar agar bisa disiapkan kekuatan untuk mengimbanginya. Memang saat ini anggaran minim, tapi kan harus bisa diselesaikan masalah-masalah seperti itu.
Beliau merasa khawatir jika pemerintah menurunkan kuota logistik untuk para tentara yang menjaga perbatasan wilayah, maka peluang pencurian sumber kekayaan alam di Natuna dan wilayah perairan lainnya akan semakin besar. Dukungan logistik tentara jangan dibatasi. Seharusnya kan ditambah.
Orang Asing Lama Menunggu
Kamis, 4/2/2010
Dalam salah satu acara pada awal tahun ini, saya terlibat perbincangan dengan dua ekspatriat yang sudah cukup lama berada di Indonesia, urban planner dari Skotlandia dan ahli ritel dari Suriname.
Urban planner itu mengatakan, ”Indonesia sedang berbenah. Walaupun Jakarta tertinggal dari kota besar lain di dunia dalam hal infrastruktur jalan, paling tidak sekarang Jakarta Outer Ring Road (JORR) sudah mulai kelihatan. Tahun ini JORR W1 selesai. Hal ini akan sangat membantu lalu lintas dan pertumbuhan kawasan tersebut. Selain itu, sekarang sudah saatnya Indonesia membuka agar orang asing bisa memiliki properti di Indonesia. Dengan demikian, multiplier effect-nya besar sekali, bukan hanya pendapatan dari penjualan properti, tetapi mereka akan transfer ilmu dan hal lain ke Indonesia.”
Kemudian yang satunya lagi menambahkan, ”Apalagi bila dibandingkan dengan sumber daya lainnya, properti adalah investasi yang tidak dapat dibawa pergi oleh orang asing ke negaranya karena berupa fisik bangunan dan tanah.”
Perbincangan ini menarik karena wacana orang asing bisa memiliki properti di Indonesia memang sudah direncanakan sejak beberapa tahun lalu. Pertanyaannya sekarang, apakah peluang dan tantangannya bila kita membolehkan orang asing bisa memiliki properti di Indonesia?
Peluangnya tentu saja besar. Makanya Malaysia, yang pada saat pertama kali meluncurkan program ini tampak berhati-hati, sekarang meregulasi peraturannya menjadi lebih mudah. Malaysia adalah salah satu contoh yang bagus. Dengan program ”Malaysia My Second Home Program”, orang asing bisa membeli properti dan tinggal di Malaysia. Ini adalah satu jawaban terhadap pemasukan dari foreign direct investment (FDI).
Salah seorang mantan menteri Malaysia baru-baru ini mengekspresikan kekhawatirannya terhadap persaingan ekonomi negaranya terhadap negara lain di ASEAN. Berdasarkan data, dari total FDI di Asia Tenggara pada tahun 1980, sebesar 34 persen ke Malaysia dan kurang dari 1 persen ke Vietnam. Namun, dua tahun lalu, total FDI Malaysia dan Vietnam sudah hampir sama.
Vietnam memang juga sudah meregulasi peraturannya dengan memperbolehkan orang asing membeli properti. Contoh lain adalah Singapura. Walaupun tentu saja kondisi Singapura jauh berbeda dengan Indonesia, dengan sumber daya yang terbatas, mereka harus selalu berpikir keras untuk mendapatkan dana asing masuk ke negaranya. Masih banyak contoh lain seperti di Amerika, Eropa, dan Australia.
Dana yang terserap
Bagaimana dengan Indonesia? Dari diskusi dengan beberapa pihak, potensinya diprediksikan bisa 3 miliar-5 miliar dollar AS atau Rp 30 triliun-Rp 50 triliun dana masuk setiap tahun kalau properti Indonesia dibuka untuk dimiliki orang asing. Dengan asumsi dasar pertumbuhan ekonomi 5-5,5 persen pada tahun 2010, tentu saja angka tersebut akan memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Perlu kita sadari, selain peluang, kita mempunyai tantangan dan pekerjaan rumah bila membolehkan orang asing bisa memiliki properti di Indonesia. Pertama adalah bagaimana kebijaksanaan ini bisa berguna bagi masyarakat Indonesia? Salah satunya adalah penerimaan pajak. Bayangkan betapa besar penerimaan pajak bagi negara dari transaksi tersebut.
Selain itu, berapa banyak tenaga kerja dan produk bangunan yang terserap dari penjualan ini, serta dari pendapatan yang didapatkan oleh masyarakat bila orang asing tersebut datang untuk memenuhi kebutuhan mereka di Indonesia.
Kedua, harus dipikirkan agar masyarakat berpenghasilan rendah dapat tetap memiliki properti yang layak dengan harga terjangkau. Untuk itu pemerintah bisa melanjutkan program rumah sederhana dan rusunami yang tepat sasaran dengan subsidi dan insentif bagi masyarakat menengah.
Dengan dibukanya kepemilikan properti untuk orang asing, secara hukum ekonomi, harga properti di Indonesia pada umumnya akan naik. Ketiga, tentu perlu regulasi hukum dari peraturan yang ada, seperti masalah pertanahan, jangka waktu kepemilikan properti oleh orang asing, dan hal teknis lain.
Juga perlu diketahui oleh masyarakat, kalaupun dibuka kepemilikan properti untuk orang asing, tidak berarti semua jenis properti dapat dibeli oleh mereka. Jadi, harus dibuat peraturan yang jelas untuk itu.
Misalnya, mereka hanya dapat membeli apartemen di Indonesia, tidak bisa membeli tanah atau landed house. Itu pun dengan apartemen yang harganya per unit sudah kita tentukan, misalnya sebesar 100.000 dollar AS-150.000 dollar AS per unit. Lalu dalam satu tower apartemen, rasio kepemilikan orang asing lebih kecil dari warga negara Indonesia.
Sebagai hasil dari investasi mereka di Indonesia, orang asing bisa memperoleh sejumlah kemudahan. Misalnya, dalam pengurusan visa/izin tinggal, lalu mereka mendapatkan kepastian hukum atas properti yang mereka miliki.
Sebagai informasi, pada saat saya menyiapkan tulisan ini, ada orang Singapura yang berdiskusi yang mengutarakan minat untuk membeli properti di Indonesia. Dia sebelumnya akan membeli properti di Thailand. Namun, karena kondisi politiknya kurang kondusif, orang Singapura itu berencana membeli properti di Indonesia.
Lalu pengembang salah satu proyek properti apartemen di Kuala Lumpur menyebutkan bahwa proyek mereka telah dibeli oleh 25 bangsa di dunia dan mereka sedang melanjutkan penjualan dalam fase berikutnya. Jadi, peluang dan tantangan di sesama negara ASEAN pun selalu ada. Untuk itu, apa pun yang akan ditetapkan pemerintah tentang hal ini, saya yakin pasti kebijaksanaan tersebut berguna untuk pembangunan dan kesejahteraan bangsa ini. Sumber: KOMPAS Cetak, Kamis, 4 Februari 2010
Perbatasan dengan 10 Negara belum Juga Terselesaikan
Kamis, 04 Februari 2010
Kasubdit Direktorat Perjanjian Politik, Keamanan dan Kewilayahan Kementerian Luar Negeri Ibnu Wahyutomo mengatakan bahwa Masalah perbatasan masih menjadi utang bagi pemerintah. Perbatasan dengan sepuluh negara yang berbatasan dengan wilayah Indonesia belum juga terselesaikan. Kita berbatasan dengan sepuluh negara. Dengan sepuluh negara, kita masih mempunyai masalah perbatasan, Kesepuluh negara tersebut adalah India, Thailand, Vietnam, Malaysia, Singapura, Filipina, Palau, Papua Nugini, Timor Leste, dan Australia. Negosiasi dengan kesepuluh negara tersebut, menurutnya, memiliki tingkat kesulitan berbeda-beda. Negosiasi tersebut, tidak bisa dipastikan waktu penyelesaiannya karena menyangkut hubungan antar negara yang berdaulat. Penyelesaiannya sendiri membutuhkan satu kesatuan, mulai dari penetapan batas, penegasan batas, dan penerimaan dari masyarakat perbatasan serta keterlibatan pemerintahan daerah. Kesulitannya adalah karena mereka tidak mau mengikuti apa yang kita inginkan, sebaliknya kita punya posisi dasar sendiri, dan dua-duanya adalah negara berdaulat.
Dirjen Strategi Pertahanan Kemenhan Mayjen Syarifuddin Tippe menegaskan masalah perbatasan merupakan masalah kompleks yang menyangkut semua fungsi pihak terkait. Apalagi, rujukan masing-masing pihak berbeda. Contoh kasus adalah perbatasan darat antara Malaysia-Indonesia. "Kita sudah 39 kali outstanding boundary problem terkait masalah perbatasan dengan Malaysia. Ada sepuluh segmen yang akan dibicarakan ke depan.
Direktur Wilayah Pertahanan Dirjen Strahan TH Soesetyo menjelaskan bahwa sepuluh segmen tersebut membentang sepanjang Kalimantan Timur, mulai dari Sebatik, Sungai Sinapat, D500, D400, D700, Sungai Buan, Gunung Raya hingga Tanjung Datu. Permasalahan terjadi karena belum adanya penegasan batas antara kedua negara.
Batas negara didasarkan pada penetapan batas antara Belanda dan Inggris. Penetapan batas antara Inggris dan Belanda sudah dilakukan, yakni ditetapkan dengan melihat waterseed. Tapi, ada beda persepsi dan pada tahun 70-an sudah dilakukan survei bersama. Ternyata menyisakan masalah.
Subscribe to:
Posts (Atom)
