Komisi III DPR Minta Pemerintah Bentuk Otoritas Daerah Perbatasan

10 Maret 2010 06:12 Entikong,
Komisi III DPR RI meminta Pemerintah Pusat untuk mengelola pembangunan di daerah-daerah perbatasan Indonesia secara khusus, seperti halnya daerah perbatasan Batam.
Hal tersebut disampaikan anggota Komisi III DPR Buchory Yusuf kepada RRI, usai melakukan kunjungan kerja ke Entikong, perbatasan Kalimantan Barat-Serawak Malaysia. Buchory Yusuf, anggota DPR dari Fraksi PKS itu, memandang perlu adanya pemetaan khusus daerah-daerah perbatasan di Indonesia, karena daerah perbatasan merupakan beranda negara. Dengan demikian diharapkan pengelolaan pembangunan di berbagai bidang bisa dilaksanakan secara intensif.
Menurut Buchory Yusuf, berbagai masukan untuk mengelola daerah perbatasan sudah cukup banyak. Sekarang tinggal segera dilaksanakan. Ia berpendapat, karena daerah perbatasan merupakan serambi depan NKRI, pengelolaan pembangunan perbatasan menjadi jihad.