DPR: Pemerintah Belum Maksimalkan Media di Perbatasan

Rabu, 10 Maret 2010 21:30 WIB
Kupang (ANTARA News) - Komisi I DPR menilai, pemerintah belum maksimal memberikan perhatian terhadap pengembangan lembaga-lembaga penyiaran publik seperti Perum LKBN ANTARA, TVRI, dan RRI yang selama ini bertugas sebagai corong Bangsa Indonesia di wilayah perbatasan negara.

"Perhatian yang dimaksud antara lain dengan pengalokasian anggaran, baik untuk biaya karyawan maupun operasional serta penambahan personel untuk ditempatkan di wilayah perbatasan," kata Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi I DPR Tubagus Hassannuddin di Kupang, Rabu, malam.

Tubagus mengatakan hal tersebut usai mendengarkan pemaparan dari pimpinan lembaga-lembaga penyiaran publik yang berada dibawah naungan pemerintah tentang keberadaan, peran dan fungsinya serta pengembangannya di wilayah perbatasan Indonesia dan Timor Leste.

Menurut dia, demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan keberadaan bangsa Indonesia di mata dunia internasional terutama martabat rakyat yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, maka dana atau anggaran tidak harus menjadi ukuran untuk pengembangan lembaga-lembaga tersebut dalam melaksanakan tugas di lapangan.

"Sebagai lembaga legislasi, DPR memahami ada keterbatasan-keterbatasan anggaran yang dimiliki negara, namun demi NKRI dan martabat bangsa di mata dunia internasional, DPR berharap pemerintah perlu memberi perhatian khusus kepada lembaga-lembaga tersebut," katanya.

Artinya masalah pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia baik secara internal maupun keluar negeri dan persoalan lainnya menyangkut bangsa menjadi tugas dan tanggungjawab media massa terutama LKBN ANTARA, TVRI, dan RRI serta media lainnya, sehingga pengalokasian anggaran dan penyediaan personil yang memadai sangat dibutuhkan.

Ia mengatakan hasil pertemuan dengan pimpinan LKBN ANTARA NTT, TVRI NTT, dan RRI serta Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) NTT di Kupang menyimpulkan bahwa masalah yang menonjol adalah keterbatasan anggaran untuk pengembangan media di perbatasan dan biaya operasional.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI ini menyebut salah satu kendala yang dipaparkan Kepala Biro Perum LKBN ANTARA NTT Lorensius Molan adalah tidak bisa menempatkan personel di Kabupaten Belu, wilayah yang perbatasan dengan Timor Leste, Pulau Sumba dan Flores sebagai wilayah kepulauan karena keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM).

"Selama ini LKBN ANTARA NTT hanya memiliki satu orang pewarta, satu redaktur termasuk Kepala Biro melaksanakan tugas di daerah yang terdiri dari 21 kabupaten/kota dan wilayah perbatasan negara untuk menyiarkan informasi yang dibutuhkan publik dalam dan luar negeri, sehingga sangat memprihatinkan," katanya.